Jakarta, INDONEWS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Mardani H Maming sebagai buronan. Ia kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) penyidik KPK karena dua kali mangkir dari pemeriksaan.
"Hari ini (26/7) KPK memasukkan tersangka (Mardani H Maming) ini dalam daftar pencarian orang (DPO) dan paralel dengan itu KPK juga berkirim surat ke Bareskrim Polri untuk meminta bantuan penangkapan terhadap tersangka dimaksud," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (26/7).
Mardani H Maming merupakan Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
Namanya sudah tidak asing, baik di dunia birokrasi maupun perpolitikan Tanah Air. Pria kelahiran Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, 17 September 1981 ini merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Maming pernah menjabat dua periode sebagai Bupati Tanah Bumbu yang kini mengantarnya sebagai tersangka dugaan suap.
Berikut profil singkat Mardani Maming dikutip dari berbagai sumber:
-Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (2009-2010)
-Bupati Tanah Bumbu (2010-2015)
-Bupati Tanah Bumbu (2016-2018)
-Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) (2015–2020)
-Kompartemen Bina Wilayah Kalimantan HIPMI (2015–2018)
-Ketua DPD PDI Perjuangan Provinai Kalimantan Selatan (2015-2019)
-Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Selatan (2019-2024)
-Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) (2019–2022)
-Bendahara Umum PBNU (2022-2027)
Mardani H Maming bisa dibilang merupakan putera daerah Tanah Bumbu. Sebab, ayahnya H. Maming bin Rahing, seorang kepala desa di Batulicin yang kini menjadi Kelurahan Batulicin.
Karir Maming di bidang pemerintahan membuatnya menyabet sejumlah penghargaan, di antaranya:
- Innovative Government Award dari Mendagri (2013)
- Tokoh Muda Beprestasi dari Jawa Pos (2013)
- Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Kalsel
- Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK di Kalsel
- SIKOMPAK AWARDS sebagai Pembina Terbaik Nasional PNPM Mandiri Perdesaan Kategori Perencanaan Pembangunan Desa (PPD)
- Aspek Tata Kelola Desa Tahun 2014 dari Wakil Presiden RI
Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Pemkab Tanah Bumbu
Buronan KPK
Dugaan gratifikasi Mardani Maming diduga dilakukan saat dirinya menjabat Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ali menegaskan KPK sudah mengantongi sejumlah bukti perbuatan pidana Mardani Maming ini.
"Setelah KPK meminta bahan keterangan kepada sejumlah pihak dan kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup," kata Ali.
Tak terima dijerat sebagai tersangka, Mardani Maming ajukan praperadilan kepada KPK. KPK menyatakan praperadilan yang diajukan Mardani H. Maming tak akan menghentikan pengusutan kasus dugaan suap dan gratifikasi izin tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Jakarta Selatan.
KPK menduga mantan Bupati Tanah Bumbu itu menerima suap izin usaha pertambangan (IUP) mencapai lebih dari Rp104 miliar.
Hal itu diungkapkan anggota Tim Biro Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ahmad Burhanudin saat menanggapi gugatan praperadilan Maming di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (20/7).
"Yakni tanggal 20 April 2014 sampai dengan 17 September 2021, dengan rincian akumulasinya Rp 104.369.887.822," kata Burhan di ruang sidang PN Jaksel.
Burhan pun mengatakan, KPK telah mengantongi bukti permulaan yang ditemukan penyelidik dalam kasus Maming. Uang itu disalurkan sejak 20 April 20154 hingga 17 september 2021 atau selama tujuh tahun.*