Kupang, INDONEWS.ID - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTT pada Kamis (18/08/2022).
Kunjungan ini dalam rangka untuk berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait program Sekolah Pemilu yang diselenggarakan oleh DPD GMNI NTT.
Ketua DPD GMNI NTT, Marianus Krisanto Haukilo mengatakan sekolah pemilu merupakan salah satu bentuk kaderisasi informal bagi anggota dan kader GMNI agar memiliki pemahaman yang komprehensif dan proporsional terkait penyelenggaran pemilu dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat termasuk GMNI.
"Program Sekolah Pemilu merupakan kegiatan yang akan dilakukan secara virtual yang melibatkan kader GMNI maupun masyarakat secara umum. Adapun materi yang akan disajikan yakni berkaitan dengan pemilu, pengawasan dan juga peran pemuda dalam melahirkan demokrasi yang berkualitas di negeri ini," ujar Marianus melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (19/8).
Marianus juga menjelaskan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk pendidikan bagi generasi muda agar memiliki perspektif yang baik dan benar tentang demokrasi. Sehingga turut memberikan sumbangsih pikiran dan gagasan dalam proses demokrasi di Indonesia.
"Sebagai kelompok mahasiswa yang berasaskan nilai kebangsaan, GMNI memiliki tugas historis yang tidak ringan untuk mempersiapkan kepemimpinan nasional dan di daerah. Masalah politik identitas dan politisasi agama hanya dapat diatasi apabila peserta pemilu dan pemilih memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik tentang proses pemilu," ujarnya.
Dia mengatakan bahwa pemilu merupakan suatu keniscayaan dari negara demokrasi. “Namun tujuan nasional dan cita-cita besar bangsa Indonesia yang harus dikedepankan dalam proses berdemokrasi," tambah Marianus.
Dia berharap agar dari kegiatan Sekolah Pemilu ini dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman setiap peserta tentang demokrasi, penyelenggaraan pemilu, proses pengawasan dan partisipasi publik dalam kegiatan pemilu. ***