Parepare, INDONEWS.ID — Hadir memberikan materi, Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA., memenuhi undangan sebagai Narasumber dari Sekda Pemerintah Kota Parepare yang menggelar diseminasi dengan tema Inovasi Pembangunan Daerah dalam Dinamika Politik 2024. Diseminasi yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Walikota Parepare pada hari Jumat ini dibuka resmi oleh Bapak H. Iwan Asaad selaku Sekda Kota Parepare yang mewakili Bapak Dr. H.M Taufan Pawe, Walikota Parepare.
Dalam paparannya, Prof. Dr. Nurliah Nurdin mengemukakan Inovasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau yang biasa disingkat RPJMN di tahun 2020-2024. Ia menuliskan peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, karena memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas merupakan salah satu agenda pembangunan RPJMN IV 2020-2024.
Selanjutnya, Nurliah Nurdin menuturkan Peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia, yang pada tahun 2011 menempati posisi ke-87 dari total 132 negara. Ia juga menjelaskan pelaku inovasi di daerah dan kerja sama aktor dalam menguatkan kebijakan inovasi daerah dimana setiap pelaku memiliki peran dan manfaat yang berbeda antara satu sama lain.
Nurliah Nurdin juga memaparkan konsep starfish dalam penyelenggaraan desentralisasi, yaitu analogi desentralisasi untuk urusan person, policy, and money. Menurutnya, model desentralisasi starfish ini bahkan telah digunakan pada sistem militer yang dikenal justru sangat hierarki. Konsep starfish ini dinilai penting dalam menguatkan partai politik, dengan prinsip utamanya sebagai sistem terbuka yang membuat semua lapisan masyarakat ingin berkontribusi dalam sistem. Dalam paparan tersebut, ia juga menyinggung Resentralisasi Kewenangan dan Dinamika Politik 2024, dimana menjelang Pilkada mendatang, setidaknya ada 271 kepala daerah yang akan mengakhiri masa jabatannya. Sementara di tahun 2022, ada 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 walikota yang selesai bertugas. Mengutip tulisan Azyumardi, “Pergantian penjabat gubernur dan penjabat bupati/walikota merupakan salah satu bentuk resentralisasi kepala daerah yang menambah regresi demokrasi di Indonesia dan dapat berpotensi membuat kepala daerah berlaku tidak imparsial terhadap kekuatan politik atau oligarki politik, baik di pusat maupun daerah.”
Tidak hanya itu, Nurliah Nurdin juga mengutarakan pentingnya Good Governance dalam konteks kepemimpinan, good governance menghendaki adanya kepemimpinan yang bersih dan proporsional sebagai kepala daerah secara berkesinambungan sehingga tujuan dari desentralisasi dapat tercapai. “Namun dalam implementasinya, Indonesia belum mencapai idealitas good governance itu sendiri. Masih banyak terjadi penyimpangan kekuasaan, kasus korupsi yang dilakukan penjabat daerah yang notabenenya sebagai elite daerah.” tutur Nurliah.
Di akhir paparannya, Prof. Dr. Nurliah Nurdin mengatakan pentingnya pengawasan masyarakat dalam pemilu, hal ini tentunya karena diharapkan akan menghasilkan pemilu yang berintegritas, dimana seluruh partisipan pemilu memiliki kesadaran politik yang baik terhadap nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan demokratis. Undang-undang pemilu menyatakan tiga pihak yang dapat menyampaikan laporan tentang penyimpangan pemilu yaitu pemilih, lembaga pemantau pemilu, dan peserta pemilu.
Kegiatan ini dihadiri oleh para Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD, Kabag Setdako, Lurah, dan para ASN Pemerinta Kota Parepare. Sekda Iwan Asaad sebagai yang mewakili Walikota Parepare, memberikan sambutan dalam Diseminasi ini.
Dengan dihadirkannya Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Pemerintah Kota Parepare berharap upaya peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Parepare dapat tercapai melalui kegiatan ini. Politeknik STIA LAN sendiri merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang berdiri di bawah naungan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).