Jakarta, INDONEWS. ID - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah buka suara soal permintaan buruh agar DPR membentuk panitia khusus (pansus) kenaikan harga BBM. Said mengatakan DPR sejatinya mengetahui tujuan yang hendak dicapai jika membentuk pansus.
"Saya bisa merasakan, bisa mengerti, bahwa para pendemo minta dibentuk pansus. Kita tidak menyederhanakan soal, karena ketika kawan-kawan pendemo minta pansus dan kami sesungguhnya paham dan tahu apa yang hendak dicapai," kata Said kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Tapi, di sisi lain, Said menjelaskan kenaikan harga BBM saat ini tidak bisa dihindari. Said menyebut hal ini merupakan masalah internasional. Dia memastikan nilai anggaran subsidi masih tetap Rp 502 triliun dan tidak diotak-atik.
"Kan memang tidak bisa dihindari bahwa problem ini problem internasional, problem dunia, bukan hanya kita. Bahwa kita ini sampai berdarah-darah Rp 502 triliun subsidinya itu harus diakui, subsidi itu tidak diotak-atik, tetap Rp 502 triliun," ujarnya.
Ketua DPP PDIP ini lantas mengatakan kenaikan harga BBM ini juga karena adanya migrasi dari Pertalite saat harga Pertamax dinaikkan lebih awal saat itu. Menurutnya, hal itu hanya akan menguntungkan kelas menengah atas.
Sebelumnya, massa buruh meminta DPR RI membentuk pansus terkait kenaikan harga BBM. Jika tuntutan ini tidak diwujudkan, massa buruh meminta DPR bertanggung jawab jika ada kerusuhan sosial.
"Kita memastikan panja atau pansus. Jika tidak dibentuk, DPR bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan sosial," ujar Presiden KSPI Said Iqbal kepada wartawan di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).
Presiden Partai Buruh itu mengatakan hal tersebut menjadi satu-satunya tuntutan massa buruh terkait demo penolakan kenaikan harga BBM hari ini depan gedung DPR.
"Tuntutan kali ini hanya satu, DPR membentuk panja. Sudah terlalu lama suarakan suara rakyat, kamu punya hak, kamu punya hak interpelasi. DPR, gunakan ini. Saya percaya Presiden Jokowi bersama rakyat," katanya. (MWD)