BALIKPAPAN, INDONEWS.ID – Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana menyelenggarakan Seminar Nasional dengan mengangkat tema “Ibu Kota Negara Tangguh Bencana” yang diselenggarakan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (12/10).
Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang dipusatkan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati yang mewakili Kepala BNPB menyampaikan ditinjau dari aspek kebencanaan, IKN bukanlah ibu kota yang bebas dari risiko bencana. Namun risiko tersebut dapat diminimalisir dengan memperhitungkan pengurangan risiko bencana pada faktor pertumbuhan ekonomi dan tata ruang dalam setiap tahap pembangunannya agar tidak menimbulkan risiko yang lebih tinggi.
“Konsep pengurangan risiko bencana di kawasan IKN harus dibangun untuk tujuan resiliensi berkelanjutan. Jika hal ini berhasil konsep ini akan menjadi rujukan atau benchmark untuk kabupaten dan kota lain,” ungkap Raditya Jati, seperti dikutip dari siaran pers Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Ph.D. di Jakarta, Kamis (13/10).
Lebih lanjut dirinya menambahkan, seminar ini diharapkan dapat menjadi sarana diseminasi informasi, membangun dialog sekaligus sebagai media pembelajaran bersama dalam membangun resiliensi IKM terhadap bencana, sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045.
“Kegiatan dan hasil dari seminar ini diharapkan dapat menjadi infromasi yang use and usefull,” ujar Raditya Jati.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur yang mewakili Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan bahwa, pembangunan IKN telah memberikan dampak yang signifkan terkait pertumbuhan ekonomi daerah.
Seminar dihadiri oleh peserta berbagai daerah baik secara tatap muka maupun virtual dengan menghadirkan narasumber yakni Direktur Pembangunan Daerah Bappenas, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor KLHK. ***