Tanjung Selor, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (25/10/2022). Upacara tersebut berlangsung di Lapangan Agatis, Tanjung Selor, Bulungan, Provinsi Kaltara.
Pada prosesi itu, Mendagri mengenakan baju adat suku Tidung dengan kombinasi penutup kepala berwarna kuning keemasan. Hadir dalam agenda ini, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Pandan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara, para Bupati/Wali Kota se-Kaltara, pemuka agama, adat, dan tokoh masyarakat se-Kaltara.
Dalam amanatnya, Mendagri mengatakan, upacara tersebut merupakan momentum penting bukan hanya bagi Provinsi Kaltara, tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Terlebih Provinsi Kaltara yang saat ini menjadi provinsi termuda dinilai terus mengalami kemajuan.
Mendagri menuturkan, dirinya telah mengunjungi Kaltara sebanyak lima kali. Dari berbagai kunjungan itu, Mendagri mengaku melihat peningkatan pembangunan yang pesat.
"Kedatangan saya yang kelima sudah saya sampaikan kepada Bapak Gubernur, saya salut dan saya kaget dengan kemajuan yang sangat cepat terjadi di Tanjung Selor paling saya lihat," ujar Mendagri.
Menurut Mendagri, situasi di Tanjung Selor, Bulungan, Provinsi Kaltara pada masa silam berbeda dengan yang terjadi pada saat ini. Dulu, kata dia, kebanyakan masyarakat lebih banyak memilih tinggal di Tarakan. Kondisi itu menyebabkan aktivitas masyarakat di Bulungan relatif sepi. Namun kini kondisi tersebut telah berubah dengan banyaknya kemajuan infrastruktur yang terlihat.
"Hari ini saya datang ya, saya jujur, jujur apa adanya melihat bahwa semua sudah 'hidup'. Ini sudah menjadi kota betulan," jelasnya.
Dirinya berharap, dengan komitmen dan kesungguhan bersama, daerah Tanjung Selor, Bulungan dapat lebih hidup. Selain itu, kawasan tersebut juga diharapkan dapat terus bertumbuh dan berkembang.
Usai menyampaikan amanatnya, Mendagri bersama Gubernur Kaltara menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah bagi masyarakat perbatasan. Selain itu, Mendagri juga menyerahkan bantuan kendaraan operasional kepada sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. (Lka)