Jakarta, INDONEWS.ID - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana (PB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2023 telah digelar di Jakarta International Expo (JiExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis dan Jumat (2-3/2).
Berbeda dari dua tahun sebelumnya, Rakornas PB tahun 2023 ini dihadiri secara langsung oleh lebih dari empat ribu pasang mata mulai dari sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri, Panglima TNI, para duta besar perwakilan delegasi luar negeri, para gubernur, kapolda, pangdam, bupati/wali kota, dandim/kapolres, jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik provinsi maupun kabupaten/kota dan relawan PB seluruh Tanah Air. Pertemuan akbar bagi para pegiat penanggulangan bencana tahunan itu dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo.
Dalam sambutan pembukaan, Presiden mengatakan bahwa pada era saat ini perubahan iklim menjadi hal yang paling ditakuti di seluruh dunia. Sebab, hal itu menyebabkan frekuensi bencana alam mengalami kenaikan yang sangat drastis secara global dan berdampak signifikan terhadap keselamatan manusia.
"Apa yang ditakutin oleh dunia saat ini bukan lagi pandemi, bukan lagi perang, tetapi yang lebih mengerikan yang ditakuti oleh semua negara adalah perubahan iklim dan perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis," ujar Presiden, Kamis (2/3).
Menurut Kepala Negara, dalam satu dekade terakhir ini Indonesia menempati peringkat ketiga teratas di dunia sebagai negara yang paling rawan becana. Sebagai catatan, pada tahun 2010 jumlah kejadian bencana di Tanah Air adalah sebanyak 1.945 kali dan di tahun 2022 menjadi 3.544.
"Indonesia menepati 3 teratas paling rawan bencana cara kita ingin naik 81% frekuensi bencana alam nya dari tahun 2010 mencapai 1945 bencana. Di tahun 2022 melompat menjadi 3544," jelas Presiden seperti dikutip dari siaran pers BNPB.
Melihat dari adanya peningkatan kejadian bencana itu, Presiden meminta agar segenap komponen penanggulangan bencana agar selalu siaga dan waspada, baik dalam pra bencana, tanggap darurat maupun pascabencana. Presiden meminta agar hal itu selalu dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
"Siaga dan waspada menjadi kunci baik tahap pra bencana pada tahap tanggap darurat maupun pasca bencana," jelas Presiden.
Di samping itu, Presiden juga meminta segenap unsur pegiat kebencanaan, baik yang di pusat maupun di daerah agar memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi sebelum terjadi bencana. Kepala Negara tidak ingin semua komponen hanya sibuk pada saat tanggap darurat saja.
"Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik dan saya lihat kita ini masih sering sibuk di tahap tanggap darurat pas terjadi bencana. Padahal, yang namanya pra bencana tahap pra bencana itu jauh lebih penting," kata Presiden.
Di samping kesiapsiagaan dan mitigasi, Kepala Negara juga menitiberatkan tentang pentingnya meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih tangguh dalam menghadapi dan mengantisipasi potensi bencana. Presiden berharap bahwa dalam konsep penanggulangan bencana, kerugian jiwa maupun materi harus dapat diminimalisir.
"Bagaimana menyiapkan masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk langkah-langkah antisipasi harus menjadi prioritas untuk meminimalisasi korban maupun kerugian," kata Presiden. ***