Jakarta, INDONEWS.ID - Baru-baru ini pernyataan dari Staf Khusus Kepala BPIP, Benny Susetyo terkait aksi heroik Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud M.D, yang membongkar dugaan transaksi mencurigakan hingga Rp349 triliun di Kementerian Keuangan menjadi viral. Benny menyatakan bahwa aksi Mahfud tersebut "Membawakan kuasa ilahi".

Pernyataan ini kembali dikutip dan diartikulasikan oleh Dahlan Iskan melalui artikelnya yang juga viral dengan judul "Mahfud Ilahi". Lantas, apa maksud dari pernyataan tersebut?

Menurut rohaniwan Katolik itu, tanpa membawakan kuasa ilahi, Mahfud MD tidak akan mengungkap soal kecurigaan pencucian uang di Kementerian Keuangan senilai Rp349 triliun itu.

"Kalau hanya melihat kuasa duniawi, Mahfud akan terjebak pada konstitualisme, yang di dalamnya ada aturan, prosedur dan tata krama. Kalau Mahfud berpegang kekuasaan di dunia, ia akan berkutat di dalam batas peraturan, etika, dan prosedur itu," katanya dalam Podcast "Febry et Scientia", di Jakarta, Selasa (27/3).

Dari sisi aturan, pernyataan Mahfud tersebut bisa dipersoalkan, misalnya bolehkah seorang Menko Polhukam mengungkapkan hal itu?

Namun, konsep “kuasa ilahi” tersebut, kata Romo Benny, bukan merupakan ide langsung dari dirinya.

"Konsep itu sebenarnya berasal dari pemikiran filsuf Jerman bernama Walter Benyamin dari mazhab Frankrut. Mazhab ini beraliran teori-teori kritis. Dia juga seorang sastrawan dan dramawan. Bagi Benyamin, seni bukan estetika, melainkan alat untuk kesadaran publik demi memperjuangkan keadilan. Maka, saya menggunakan pemikiran Benyamin ini dalam konteks Prof. Mahfud untuk membongkar dugaan transaksi fantastis di Kemenkeu tersebut," paparnya seperti dikutip dari siaran pers RKN.

Romo Benny menjelaskan, Benyamin pada waktu itu hidup dalam zaman fasisme yang terjadi begitu banyak ketidakadilan. Benyamin hadir dan menggunakan drama sebagai sarana untuk mengkritik dan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat yang lemah dan tertindas saat itu.

"Kenapa para elite politik menggunakan argumen konstitualisme yang sebenarnya untuk menutupi ketidakberdayaannya karena dia tersandera oleh banyak kepentingan, misalnya kepentingan kapital. Akibatnya, dia tidak sanggup menyuarakan ketidakadilannya tersebut," ujar doktor ilmu komunikasi itu.

Karena itu, kata Romo Benny, perlu ada pemimpin yang berani menyuarakan ketidakadilan, yakni suara kenabian. Itulah yang disebut kuasa ilahi.

"Jadi, kalau kita belajar dari pemikiran Walter Benyamin, kita akan tahu bagaimana relasi kuasa itu mampu memperjuangkan nilai-nilai keadilan yang berpihak bagi kaum yang lemah dan terpinggirkan. Caranya dengan extraordinary, artinya sesuatu yang dilakukan melintasi batas-batas norma yang sudah ada tadi," ujarnya.

Romo Benny mengatakan bahwa Mahfud berani melakukan kritik tersebut dengan kuasa ilahi, bukan kuasa duniawi, untuk membongkar dugaan transaksi mencurigakan tanpa melakukan pelanggaran terhadap rahasia negara.

"Mahfud tidak ada menyebut nama atau inisial. Dia hanya ingin membongkarnya dan  bagaimana pajak dan sumbangan energi atau tambang memang benar untuk kesejahteraan rakyat," ungkapnya.

Pemimpin, kata Benny, perlu tunduk pada prinsip hukum tertinggi yaitu "bonum commune" atau kesejahteraan umum. Maka, seorang pemimpin dapat melihat politik itu bukan sekadar hal duniawi, tetapi juga sesuatu yang ilahi.

"Artinya, saat ini kita membutuhkan politik profetis. Politik yang mengatasi duniawi, bukan hanya urusan strategi, tetapi memberi ide dan gagasan dalam mencapai kesejahteraan umum tadi. Maka, para politikus seharusnya memiliki sifat `arate` atau keutamaan publik seperti bijaksana dan berani. Dalam konteks di Indonesia saat ini, dalam situasi darurat, pemimpin itu harus berani tidak mencari kemapanan, bukan dekonstruksi politik," pungkas Romo Benny.

Keberanian Harus Dimulai dengan Politik Ilahi

Seperti diketahui, sebelumnya, Mahfud MD menyoroti fenomena dugaan pencucian uang sebesar 300 T oleh pejabat pegawai pajak dan bea cukai.

Romo Benny mengatakan bahwa pernyataan Mahfud tersebut telah menimbulkan pro dan kontra tentang boleh tidaknya seorang pejabat publik mengungkapkan fakta dari analisa transaksi keuangan.

Bagi Romo Benny, penyataan Mahfud tentang “jika tidak ada penyelewengan pajak, maka setiap orang di Indonesia bisa menikmati subsidi sekitar 20 juta per bulan” tersebut membuat publik terkejut.

Romo Benny menyatakan dirinya tidak mempersoalkan sejauh mana data transaksi keuangan itu boleh diungkapkan kepada publik - tanpa menyebut nama dan oknum - yang terpenting adalah sebuah fakta laporan-laporan dari transaksi keuangan harusnya ditindaklanjuti, karena objek pencucian uang merugiakan negara.

“Tapi masalah ini sebenarnya adalah persoalan relasi kuasa. Relasi kuasa dimana Walter Benjamin menegaskan antara kuasa ilahi dan kuasa manusiawi, ketika politik hanya dimensi manusiawi, maka kerap kali politik itu terjebak pada regulasi, terjebak pada apakah ini boleh diungkap atau tidak. Maka di balik dimensi manusiawi itu kerap kali politik bermain untuk menutupi kejahatan kemanusiaan,” ujar Romo Benny dalam wawancara kepada Rakyat Kebudayaan Nusantara, RKN.

Romo Benny mengatakan, apa yang dilakukan oleh Mahfud ialah menjalankan politik kuasa ilahi. Politik sebagai kuasa ilahi dinilai Romo senantiasa mengatasi norma-norma hukum, norma-norma kesopanan, mengatasi kekuatan-kekuatan politik yang mencoba memanipulasi kebenaran.

“Maka dimensi kuasa ilahi itulah yang harusnya menjadi pegangan pejabat publik. Maka perdebatan komisi III dengan Prof. Mahfud harus dilihat dalam perspektif bagaimana politik itu dipakai dengan dimensi ilahi atau manusiawi. Kalau dimensi manusiawi maka selalu bertanya mengenai otoritasnya, bertanya mengenai aturan mainnya, bertanya tentang boleh dan tidaknya. Tetapi kalau politik dilihat dalam kuasa ilahi dia mengatasi kesulitan, hambatan dan dia mengungkapkan sebuah kebenaran, meskipun kebenaran itu kerap kali pahit, tetapi itu adalah obat yang mujarab, kita belajar dari Walter Benjamin, belajar tentang bahasa,” jelas Benny.

Benny mengatakan, kerap kali bahasa digunakan untuk memanipulsi kebenaran dengan diperlemahnya fakta dan data, hanya untuk kepentingan menutupi boroknya manipulasi korupsi yang sudah di ujung tanduk.

Karena itu, Benny mengajak semua pejabat publik maupun masyarakat untuk berani mengungkapkan kebenaran guna kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar.

“Saatnyalah kita bersama-sama berani mengungkapkan dibalik sebuah kejanggalan yang terjadi dan memulainya dengan keberanian. Keberanian harus dimulai dengan politik ilahi, bukan sekadar politik manusiawi,” tutup Benny. ***