Jakarta, INDONEWS.ID - Warga Perumahan Komplek Akabri yang letaknya di tengah kota, Jl. Dr Saharjo, Jakarta Selatan, minta keadilan dengan status tempat tinggalnya yang sudah lama dihuninya lebih dari setengah abad. Karena, ada sejumlah oknum TNI kerap melakukan intimidasi di perumahan ini.
Lokasi Perumahan Komplek Akabri letaknya sangat strategis, dihuni sekitar 55 KK (pintu) dengan total luas 16,170 meter. belakangan mereka merasa resah, terancam, karena ada beberapa upaya pengusiran secara sepihak dari oknum TNI.
“Listrik saya diputus dan sempat ada yang menggembok pintu depan sewaktu rumah sedang kosong,” aku Ibu Hapsari, yang mengaku tinggal di Komplek Akabari sejak kecil tahun 1967. Ayahnya adalah pensiun dari Polri berpangkat Kombes dan telah wafat. Jadi, Hapsari masih tinggal di sana bersama anaknya hingga kini.
Dari siaran pers yang dikeluarkan Kerukunan Keluarga Besar Penghuni Komplek Akabari (KKBPA) pada 10 Maret lalu, disebutkan, 30 Juni 2017 pihak Mako Akademi TNI mengundang beberapa warga penghuni untuk membicarakan rencana pengosongan rumah dengan alasan penempatan anggota aktif.
Meski tak ada kekerasan, warga menolak mentah-mentah upaya tersebut karena kepemilikan lahan dan bangunan selama lebih dari 50 tahun ini berada di daerah tanpa status kepemilikan. Setahun kemudian (2018), terjadi upaya paksa kepada salah satu penghuni rumah oleh oknum TNI yang datang dengan sejumlah truk.
Perumahan Komplek Akabri ini dibangun pada 1967, terdiri dari semua matra, yakni TNI AD, AL, AU dan POLRI dengan dana pembiayaan Non APBN dengan inisiatif dan pada masa jabatan Laksamana Pertama TNI Rachmat Soemengkar selaku Danjen Akabari Pertama.
Diakui oleh warga penghuni, status rumhanya “tidak jelas” atau “abu-abu”. Namun, apakah setelah jasa pengabdian orang tuanya sekian lama tinggal disana, lalu disuruh mengosongkan tanpa ada penggantian? Ini menjadi masalah.
“Kami semua membayar listrik, PBB atas nama orang tua kami selama ini,” jelas Iwan Kusuma, salah satu warga. Perlu diketahui, seluruh biaya pemeliharaan, pembangunan, perbaikan, pembangunan fasum dan fasos merupakan hasil dari swadaya oleh warga penghuni.
“Belakangan ini pihak Tentara terlihat terus melakukan provokasi kewarga dengan berbagai aksi yang diawali dengan memasang plang pada 20 Maret 2016 yang bertuliskan "Rumah Dinas Akademi TNI" disusul dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai pada Agustus 2016 dan baru diinfokan pada bulan Januari 2017 ke warga komplek Perumahan Akabri,” bunyi siaran pers warga.
KKBPA (Kerukunan Keluarga Besar Penghuni Komplek Akabri) telah mengundang pihak Mako Akademi TNI untuk bertemu dan melakukan mediasi guna mencapai kesepakatan yang baik terhadap permasalahan ini. Sayangnya kurang dianggap secara serius oleh pihak Mako Akabri.
Baru-baru ini, beberapa warga tersebut dengan difasilitasi Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri ABRI (DPP Pepabri), berusaha untuk melakukan mediasi (ma).rio.