Jakarta, INDONEWS.ID – Tokoh nasional DR Rizal Ramli berharap agar Indonesia hari ini bisa dipimpin oleh kaum intelektual. Pasalnya, perubahan yang dihasilkan oleh kaum intelektual sangat berbeda bila dibandingkan dengan perubahan yang dihasilkan oleh politisi.
Dia mencontohkan, para pejuang kemerdekaan Indonesia merupakan tokoh-tokoh dari kaum intelektual. Karena itu, hasilnya bukan sekadar perubahan kemerdekaan tapi prinsip-prinsip dasar kemerdekaan.
“Kebangkitan kaum intelektual itu tidak bisa lagi diharapkan dari dosen-dosen universitas negeri. Kalau dulu kan dikenal forum rektor, hari ini sudah menjadi forum PNS. Nyalinya takutnya setengah mati. Sudah tidak ada lagi forum rektor,” ujar tokoh perubahan tersebut melaui akun Twitternya yang dipantau di Jakarta, Minggu.
Ekonom senior itu mengatakan, forum rektor itu adanya di universitas-universitas swasta karena mereka mengalami masalah. “Sekitar 30-50 % mahasiswanya sejak 2,5 tahun terakhir tidak mampu membayar uang kuliah. Yayasan dan Universitas swasta makin bleeding, untuk itu mereka menginkan perubahan,” ujar mantan Menko Perekonomian itu.
Dia mengatakan, pemerintahan Presiden Seoharto itu tidak jelek-jelek amat. “Demokrasi betul-betul dibuka, pers tidak dilarang dan kebijakan ekonomi Habibie dan Gus Dur berhasil membantu keluar dari krisis, stabil dan menurunkan kemiskinan,” ujarnya.
Mantan Kepala Bulog itu mengatakan DPR pada awal reformasi bahkan jauh lebih fokal dari DPR saat ini yang hanya menjadi tukang stempel. Hal itu terjadi karena ketua umum partai pada waktu itu, tidak boleh memecat anggota DPR kecuali ada kasus kriminal.
Menurutnya, pada masa pemerintahan Jokowi saat ini, wewenang seorang ketua umum partai itu sangat besar. Dia bahkan bisa memecat anggota DPR dengan berbagai alasan. “Karena itu, sebetulnya tidak perlu 575 anggota DPR, cukup 9 ketua umum Partai. Dan 9 ketua umum partai ini dikasih proyek, kredit dari bank-bank negara, legal immunity. Jadi dengan cara mengkooptasi 9 ketua umum partai ini otomatis demokrasi sudah dilumpuhkan,” ujarnya.
Mantan penasehat angkatan bersenjata di Fraksi ABRI itu mengatakan, pada era Soeharto, kebebasan berpendapat cukup dihargai. Pasalnya, ada aturan yang sangat sederhana yang dipegang oleh anggota DPR yaitu mereka boleh mengeritik kebijakan salah yang dilakukan oleh para menteri, asalkan tidak boleh mengeritik kebijakan Presiden Soeharto dan keluarganya.
Sekarang ini yang terjadi, kata mantan Menko Kemaritiman ini, seperti kata Gus Dur, DPD menjadi seperti taman kanak-kanak. “Inilah yang membuat demokrasi Indonesia lumpuh, rakyat dapat masalah apa saja sedangkan DPR manut karena ketua umum partainya yang sudah dikooptasi,” ujarnya.
Karena itu, kata Rizal Ramli, hal inilah yang harus dibenahi. “Kembalikan lagi ketua umum tidak boleh memecat anggota DPR. Pengecualian ada kasus seperti Septadinata anggota DPR di Bandung, rakyat di Bandung minta dia dipecat karena rakyatnya menggap tidak ada manfaat beradaan dia sebagai anggota DPR,” ujarnya. ***