Banjarmasin, INDONEWS.ID - Panggung politik Indonesia memang tengah panas-panasnya. Pemilu dan Pilpres 2024 memang masih beberapa bulan lagi. Namun, keriuhan pesta demokrasi sudah terasa sejak sekarang. Seperti tampak belakangan ini dari munculnya narasi people power.
Narasi people power yang ditunggangi dengan framing pemakzulan adalah bentuk makar tersembunyi mengatasnamakan rakyat. Apalagi, narasi ini kerap ditunggangi politik identitas demi kepentingan kelompok tertentu.
Hal ini juga diutarakan Ketua Ikatan Kekeluargaan Antar Suku Bangsa (IKASBA) Kalimantan Selatan, Drs. Aliansyah Mahadi, M.A. Dirinya menilai narasi people power yang diduga mengarah pada upaya pemakzulan pemerintahan yang sah sebagai sesuatu yang perlu diantisipasi dan harus segera diselesaikan.
“Jangan sampai kita (masyarakat) mengikuti hal-hal yang tidak ada dasar hukumnya, termasuk juga terhadap ajakan atau imbauan people power ini. Karena itu merupakan sebuah hal di luar jalur yang ada,” ujarnya di Banjarmasin, Kamis (22/6/2023).
Aliansyah melanjutkan bahwa sejatinya hingga saat ini pemerintahan yang ada dan sah sudah berjalan dengan baik, sehingga dirinya mewanti-wanti agar generasi muda jeli dan tidak mudah terprovokasi atas ajakan illegal yang bermuara pada pemakzulan pemerintah.
“Mereka (pemuda) ini harus benar-benar jeli dan bisa memfilter dalam melihat masalah ini. Jangan sampai mereka terbawa juga atau terpengaruh terhadap provokasi itu, seperti hanya ikut ikutan,” kata pria yang akrab disapa Didit ini seperti dikutip dari siaran pers Pusat Media Damai (PMD) BNPT.
Memasuki tahun politik, narasi people power kembali mencuat ditunggangi kepentingan politik kelompok tertentu. Didit mengimbau agar masyarakat bijaksana dan tidak terpecah belah akibat perbedaan pilihan politik.
“Harus selalu diingatkan bahwa jangan jadikan perbedaan terhadap pilihan akan membuat kita terpecah. Silakan rekan-rekan semuanya sesuai dengan pilihannya masing-masing. Tetapi begitu selesai acara pemilihan umum, kita harus kembali lagi menjadi satu,” ucap Ketua FKPT Kalsel itu.
Untuk itu, dia menyaranakan perlu adanya stimulus dari pemerintah terkait bahaya provokasi seperti itu. Hal ini penting demi persatuan bangsa di tengah masyarakat majemuk di Indonesia.
“Suarakan hal-hal yang demikian, mana yang bahaya untuk tidak diikuti dan hal mana yang positif untuk menjaga persatuan antar masyarakat, serta bagaimana cara menghadapi gesekan-gesekan yang mutlak terjadi pada bangsa yang beragam ini,” tuturnya.
Didit menyampaikan, keberadaan IKASBA Kalsel yang terbentuk dimasa kepemimpinan Gubernur Sjachriel Darham itu juga turut menjadi wadah dalam membangun kewaspadaan serta mempererat solidaritas masyarakat Kalimantan Selatan terhadap ancaman provokasi dan radikalisme melalui peran serta para tokoh suku dan etnis.
“Dengan selalu menekankan bahwa kita adalah satu keluarga, mempererat komunikasi antar suku dan etnis serta hubungan dengan pemerintah baik daerah maupun pusat juga terjalin. Jadi kalau ada suatu sedikit gesekan diantara etnis atau suku, kita utamakan komunikasi,” pungkas Didit. ***