Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah mengalihkan saham di dua bank plat merah yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri ke Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
Namun, pada saat yang sama, pemerintah juga menyuntik modal ke BRI dan Mandiri melalui HMETD senilai sama besar dengan pengalihan saham ke LPI.
“Itu akal-akalan lagi,” ujar Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) DR Anthony Budiawan di Jakarta, Sabtu (24/6).
“Intinya, pemerintah mau menambah modal ke LPI, melalui kepemilikan saham pemerintah di BRI dan Mandiri, agar LPI bisa mendapat dividen dari BRI dan Mandiri, untuk (kemungkinan besar) menutupi kerugian LPI (perlu dicek, apakah saat ini LPI sedang rugi),” tambah ekonom senior itu.
Padahal, kata Anthony, pendirian LPI melanggar UU tentang perusahaan negara. “Artinya, LPI setiap tahun mendapat suntikan dana dari pemerintah, melalui dividen dari BRI dan Mandiri,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah struktur kepemilikan saham negara di dua bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan PT Bank Mandiri Tbk.
Perubahan struktur kepemilikan saham negara tersebut diatur dalam dua peraturan pemerintah Indonesia yang berbeda yaitu melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 dan 32 Tahun 2023.
Melalui aturan tersebut, pemerintah mengubah struktur kepemilikan saham Negara Republik Indonesia di dua bank pelat merah tersebut. Bila ditotal, saat ini pemerintah memiliki sekitar 53,19% saham BRI.
(Bersama ekonom senior dan tokoh pergerakan, DR Rizal Ramli. Foto: Ist)
Sementara itu, terkait perubahan kepemilikan saham negara di Mandiri diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 2023. Melalui beleid itu, Jokowi juga menjual sebagian saham milik negara dan melakukan penambahan modal ke Mandiri. Ada juga pengalihan 3,73 miliar saham seri B milik negara di bank tersebut kepada Lembaga Pengelola Investasi.
Dengan demikian, kepemilikan saham negara di Mandiri saat ini adalah 1 saham Seri A dan 24,26 miliar saham Seri B. Bila ditotal, saat ini RI memiliki sekitar 52%.
Sebelumnya, ekonom senior DR Rizal Ramli mengingatkan bahwa kondisi ini sangat berbahaya.
Pasalnya, menurut Bang RR, bank negara akan mengalami dilusi strategis baik dari segi kepemilikan maupun kontrol atau hak veto negara.
“Bahaya ini! Bank2 Negara akan mengalami dilusi strategik baik dari segi kepemilikan dan kontrol (hak veto negara),” ujarnya.
Dilusi adalah situasi ketika persentase kepemilikan saham investor mengalami penurunan akibat penambahan modal yang dilakukan perusahaan melalui penerbitan saham baru.
Mantan Menko Perekonomian itu pun mengingkatkan bahwa Bank BUMN memiliki utang kepada China. “Ingat Bank2 BUMN punya utang kepada China! Ini rezim koplak biasanya cuma ngutang dan jual asel, bobrok tapi ngaku nasionalis,” katanya. ***