INDONEWS.ID - Menjelang Pemilu dan Pilkada 2024, penjabat (Pj.) kepala daerah harus mampu bersikap netral dan menjaga keberlangsungan pemerintahan.
Pesan itu ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2023 dan APKASI Otonomi Expo 2023 di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (20/7/2023).
“Khusus untuk teman-teman yang Pj. banyak bupati, wali kota, gubernur yang Pj, saya tegaskan dalam kesempatan ini, saya minta rekan-rekan menjaga keberlangsungan pemerintahan dan mengambil posisi netral, tidak ikut dalam politik praktis kemenangan siapa pun, khusus untuk teman-teman penjabat, karena rekan-rekan adalah birokrat,” tegasnya.
Dia menegaskan, keberadaan Pj. kepala daerah hanya untuk mengisi kekosongan kursi kepala daerah agar roda pemerintahan tetap berjalan. Sebagai seorang birokrat, Mendagri menegaskan, Pj. kepala daerah agar tidak berafiliasi dengan partai mana pun atau calon siapa pun.
“Karena sekali berafiliasi nanti akan menimbulkan kecemburuan lain dan akan menimbulkan kekisruhan politik, jadi ambil posisi netral, tidak ada politik praktis dukung mendukung,” jelas Mendagri.
Di lain sisi, Mendagri mengapresiasi Rakernas XV APKASI yang melibatkan jajaran bupati dan berbagai kementerian/lembaga.
Dirinya berharap, kegiatan tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang positif dalam rangka menyukseskan sekaligus melancarkan pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024.
Dia menjelaskan, sebagai negara demokrasi, pelaksanaan pemilu menjadi bagian penting bagi Indonesia. Pasalnya, pemilu merupakan satu-satunya momentum bagi rakyat untuk terlibat penuh menentukan pemimpin, baik di tingkat pusat, daerah, maupun perwakilannya.
“Oleh karena itu, kita sebagai negara demokrasi harus sukses, aman, lancar, nah bisa aman lancar karena melibatkan rakyat yang sangat besar, nomor empat terbesar di dunia ya kita ya, maka semua stakeholder harus bekerja sama memerankan peran masing-masing,” tandasnya.*