INDONEWS.ID - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam mengoptimalkan gerakan kecamatan tangguh bencana (Kencana).
Menurutnya langkah tersebut penting untuk mengatasi tantangan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, meliputi aspek ancaman hingga kerentanan terhadap bencana.
Apalagi selama ini upaya dalam penanggulangan bencana di daerah mengalami tantangan yang tidak sederhana, salah satunya banyaknya jumlah penduduk dan cakupan administratif yang begitu luas. Karena itu, Safrizal mendorong kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Pola koordinasi digunakan sebagai kunci untuk membantu daerah kabupaten/kota dalam memfasilitasi percepatan penerapan SPM Sub-Urusan Bencana khususnya pada kecamatan rawan bencana,” ujar Safrizal pada Rapat Asistensi Fungsi Kecamatan dalam Penanggulangan Bencana melalui Program Kencana yang digelar di Golden Boutique Hotel Kemayoran, Rabu (2/8/2023).
Melalui program Kencana, Kemendagri terus mendukung optimalisasi kecamatan dalam penanggulangan bencana, termasuk aksesibilitas di daerah terpencil.
“Saya harap peran kecamatan dapat berkontribusi dalam membantu percepatan tahapan penerapan SPM Sub-Urusan Bencana di kabupaten/kota,” tambah Safrizal.
Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana menjadi penting untuk dioptimalkan. Pasalnya hal itu merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal.
“Kehadiran BPBD dalam rapat ini diharapkan bisa menyegerakan pemetaan wilayah rawan bencana di tingkat kecamatan sesuai dokumen kajian risiko bencana kabupaten/kota,” tutupnya.
Sebagai informasi tambahan, rapat ini turut menghadirkan 25 pemerintah daerah meliputi unsur BPBD, Bappeda, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, serta camat dari wilayah rawan bencana.
Selain itu, kegiatan tersebut mengundang para narasumber di antaranya Kemenko PMK, Analis Kebijakan Madya pada Subdit Fasilitasi Kecamatan, Tenaga Ahli Kebencanaan Kemendagri, dan BNPB.*