Jakarta, INDONEWS.ID - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman menyebut ada aparat kepolisian yang bermain politik praktis dan bertugas memasang baliho partai politik tertentu jelang Pemilu 2024.
Ia menyampaikan demikian di hadapan Kabaharkam Mabes Polri Komjen Fadil Imran dan jajaran dalam Rapat Kerja dengan Komisi III di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (15/11).
"Mohon maaf sekali pak Kabaharkam, tidak bisa kita tutupi bahwa memang ada anggota yang kerjanya memasang baliho partai politik tertentu," kata Benny dalam rapat.
Ia mempertanyakan sikap diam Polri itu. Padahal, dalam politik Polri haruslah netral. Sementara di sisi lain, Benny mengungkit pembakaran bendera Partai Demokrat pada Pemilu 2019 lalu. Menurutnya, kala itu polisi hanya diam.
"Ini saya ungkapkan untuk menegaskan apa yang tadi saya sampaikan bahwa netralitas itu adalah sebuah utopia," ucap dia.
Benny menyatakan idealnya institusi Polri harus menjadi payung hukum dan membuat seluruh parpol merasa aman. Oleh karenanya, ia pun mendorong tiga operasi Polri yang digelar untuk mengamankan Pemilu 2024 dilaksanakan secara transparan.
Polri menggelar tiga operasi pengamanan Pemilu 2024. Ketiga operasi itu ialah, operasi Nusantara Cooling System, Operasi Mantap Brata, dan Operasi Kontigensi Aman Nusa 1, 2 dan 3.
Operasi tersebut digelar sejak 19 Oktober 2023 hingga 21 Oktober 2024 mendatang. Sejak pendaftaran capres-cawapres hingga pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden terpilih.
Isu ketidaknetralan aparat di Pilpres 2024 mencuat beberapa waktu terakhir. Sejumlah tokoh politik menyampaikan pandangannya, salah satunya Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid.
Ia mengaku sudah merasakan ketidaknetralan aparat dalam mengawasi Pilpres 2024. Menurutnya, masyarakat umum juga sudah merasakan ketidaknetralan tersebut di berbagai daerah.
Jazilul memberi contoh sikap tidak netral yang sudah terasa sejauh ini. Misalnya dalam pemasangan alat peraga. Ia mengklaim pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sudah mengalami itu.
"Sudah mulai itu, apakah pasang baliho, pengadaan acara, bahkan kalau ada orang atau kyai yang mau ceramah," ucap Jazilul di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11).*