Ambon, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan tren pengendalian inflasi di Provinsi Maluku terus membaik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Januari 2024 capaian inflasi Provinsi Maluku berada di angka 2,81 persen. Angka ini terbilang cukup baik jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya seperti Maluku Utara (Malut) sebesar 4,41 persen.
"Jadi intinya relatif di Maluku inflasi relatif stabil, terkendali," katanya usai Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kepala Daerah se-Provinsi Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Kamis (11/1/2024).
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan, khusus untuk wilayah Indonesia Timur, perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) memang memberikan kontribusi terhadap kenaikan angka inflasi. Pasalnya, pada momen tersebut banyak masyarakat yang pulang ke kampung halaman. Hal ini tentu saja berimbas terhadap naiknya tiket transportasi dan pusat rekreasi.
"Mungkin ini didongkrak kemarin kita tahu bahwa di daerah Indonesia bagian Timur termasuk Maluku banyak saudara-saudara kita yang memperingati Natal, Tahun Baru, banyak pulang kampung, juga itu mempengaruhi harga di bidang transportasi, harga rekreasi, makanan dan minuman," ujarnya.
Selain itu, pada kesempatan tersebut, Mendagri juga mengajak daerah-daerah dengan kondisi inflasi tinggi agar segera melakukan langkah pengendalian. Mereka juga diarahkan untuk bekerja sama dengan BPS di tingkat kabupaten/kota untuk mencari sumber masalah serta solusinya.
"Saya berikan kesempatan untuk segera mencari penyebab masalahnya, koordinasi dengan Forkopimda, Kapolres, Dandim, Kajari untuk mencari tahu masalahnya, komoditas apa penyumbangnya, kalau bisa selesaikan, selesaikan sendiri, kalau tidak bisa, minta bantuan provinsi," imbuhnya.
Mengendalikan angka inflasi, lanjut Mendagri, merupakan aspek yang sangat penting bagi sistem perekonomian Indonesia. Sebab, angka inflasi yang terlalu tinggi dapat menggerus daya beli masyarakat di bidang barang dan jasa. Kondisi ini dikhawatirkan membuat kehidupan masyarakat semakin susah.
"Pertama adalah di awal tahun ini kita melakukan evaluasi terhadap inflasi, kenaikan harga barang dan jasa, dan itu merupakan perintah dari Bapak Presiden, sudah setahun lebih kita menjaga supaya inflasi tidak naik, yang membuat rakyat menjadi susah," pungkasnya.