Jakarta, Indonews.ID - Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mendesak semua daerah untuk menggalakkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Pernyataan itu disampaikan Suhajar saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam acara Peresmian Bersama MPP dan Penguatan Komitmen Penerapan MPP Digital di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pada Kamis (7/3/2024).
"Dalam hal ini, kami di Kemendagri, bersama Pak Mendagri, memiliki komitmen yang sangat kuat untuk mendorong seluruh daerah dalam kesuksesan implementasi SPBE dan MPP dalam pengembangan digitalisasi," ujarnya.
Suhajar juga mengungkapkan apresiasinya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas serta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang turut hadir dalam acara tersebut.
Ia memuji upaya MenPAN-RB yang bekerja tanpa lelah untuk memajukan inovasi-inovasi pelayanan publik di seluruh Indonesia. Begitu pula dengan upaya yang dilakukan oleh Menkes dalam meningkatkan inovasi pelayanan publik.
"Menteri Kesehatan, Alhamdulillah, jika ada kesempatan, kami akan mengunjungi kantor Anda, saya sudah melihat kantornya Pak Mendagri, meskipun saya belum sempat ke sana, Pak Mendagri telah memberi apresiasi terhadap inovasi digitalisasi di kantor Anda," ungkapnya.
Suhajar menambahkan bahwa peningkatan pelayanan publik yang inovatif menjadi kunci kemajuan suatu negara. Hal ini sesuai dengan temuan dari penelitian Mark Turner yang menunjukkan bahwa negara yang lebih maju dibandingkan dengan negara tetangganya adalah negara yang berhasil mengubah pemerintahannya menjadi organisasi pelayanan yang efektif. Negara seperti Singapura, Taiwan, Korea Selatan, Thailand, dan Malaysia menjadi contoh keberhasilan dalam hal ini.
"Jika kita ingin maju, kita harus melayani. Baik itu seorang bupati yang melayani masyarakat, ataupun kami sebagai Sekjen Kemendagri yang berkomitmen melayani. Ini adalah konsep yang harus dipegang teguh," katanya.
Suhajar juga menyampaikan bahwa penelitian Turner tersebut membantah pandangan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, yang menyatakan bahwa negara-negara yang membatasi kebebasan lebih maju daripada negara demokrasi.
Singapura menjadi contoh yang menunjukkan bahwa negara dapat menjadi lebih maju setelah mengubah pemerintahannya menjadi organisasi pelayanan publik yang efektif.
"Oleh karena itu, efektivitas pelayanan publik harus diiringi dengan penggunaan teknologi informasi. Maka dari itu, pelayanan dan digitalisasi haruslah saling berkaitan. Semua aspek ini akan kita dapatkan arahannya dari MenPAN-RB," tandas Suhajar.