Jakarta, INDONEWS.ID - Menghadapi situasi perekonomian global yang tidak menentu, khususnya pasca terjadinya konflik di timur Tengah dan tensi konflik Rusia-Ukraina yang belum mereda, Pemerintah perlu mengedepankan potensi pertumbuhan ekonomi dari sisi sektor domestik untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dan 2025 yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045, digitalisasi merupakan salah satu kunci yang perlu didorong baik pada level pusat maupun daerah. Dengan digitalisasi, kontribusi ekonomi digital pada PDB Indonesia berpotensi naik 4,1 kali lipat dari based line tahun 2030,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Ferry Irawan selaku Ketua Pelaksana Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) TP2DD se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, Selasa (7/05), di Kota Surabaya.
Kemudahan Masyarakat yang didapatkan dari digitalisasi transaksi dapat mendukung pelaporan pajak yang lebih tepat waktu, sehingga mampu memperbaiki peringkat EODB Indonesia.
Pada kesempatan tersebut Deputi Ferry juga menambahkan bahwa HLM merupakan hal yang strategis untuk mendorong kelancaran percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. “Kehadiran berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu daerah pada HLM dan arahan yang diberikan pimpinan akan sangat menentukan apa yang akan dilakukan oleh Pemda,” imbuh Deputi Ferry.
Sejak terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas P2DD hingga saat ini, capaian transaksi non tunai untuk pajak daerah dan belanja daerah sudah mencapai di atas 90% untuk sebagian besar wilayah di Indonesia. Lain halnya dengan retribusi, yang masih cukup minim implementasi non tunainya. Hal ini sejalan dengan temuan dan roadmap percepatan dan perluasan digitalisasi di Jawa Timur, target capaian retribusi non tunai yaitu 65% untuk tahun 2027 karena cukup banyaknya jenis retribusi yang ada dan kompleksnya kondisi di lapangan.
Lebih lanjut, Deputi Ferry menekankan bahwa terdapat korelasi yang positif antara kualitas program unggulan dan capaian indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan hasil evaluasi kinerja TP2DD. Seluruh TP2DD diharapkan menyusun program kerja yang dapat menjawab tantangan atau masalah percepatan dan perluasan digitalisasi di wilayah masing-masing. Beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah diantaranya meliputi penguatan regulasi dan koordinasi di tingkat daerah.
Sebagai salah satu amanat Rakornas P2DD, penguatan ekosistem digital belanja Pemerintah Daerah melalui penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) juga perlu terus didorong. Implementasi KKI sendiri tidak terlepas dari peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) selaku pengelola RKUD. Untuk itu diperlukan penguatan aspek digital BPD dalam rangka penguatan kebijakan ETPD pemda.
“Untuk mendukung ekosistem, optimalisasi infrastruktur juga menjadi kunci. Ketersediaan layanan sinyal lewat Proyek Strategis Nasional (PSN) Satelit Satria perlu didukung dengan kebijakan daerah termasuk APBD,” pungkas Deputi Ferry.
Bersamaan dengan HLM tersebut, juga dilakukan pemberian apresiasi kepada pemda level digital dengan nilai 100% serta pemda dan OPD yang memiliki nilai transaksi KKI tertinggi se-Jawa Timur oleh PJ Gubernur Jawa Timur.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Pj. Gubernur Jawa Timur selaku Ketua TP2DD Provinsi Jawa Timur, Kepala KPwDN Bank Indonesia Jawa Timur, Bupati Banyuwangi, Bupati Situbondo, Bupati Trenggalek, Walikota Madiun, Bupati Bangkalan, Bupati Gresik, Bupati Jember, Bupati Sampang, Wakil Walikota Pasuruan, Wakil Walikota Blitar, dan Wakil Bupati Sidoarjo, serta OPD terkait se-Provinsi Jawa Timur.