Jakarta, INDONEWS.ID - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak mencampuri urusan pemilihan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan polemik terkait Musyarawarah Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada Sabtu (14/9) lalu.

Seperti diketahui, Munaslub Kadin 2024 berhasil memilih secara aklamasi Anindya Bakrie sebagai ketua umum. Namun, Ketua Umum Kadin periode 2021-2026, Arsjad Rasjid, menyebut munaslub itu sebagai ilegal.

"Tidak ada ‘cawe-cawe’ dari Presiden. Itu urusan internal Kadin," kata Ari dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/9/2024).

Ari menjelaskan, bahwa Presiden Jokowi sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen.

"Presiden sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internal sesuai AD/ART Kadin," ujarnya.

Terkait sikap Menkumham Supratman Andi Agtas yang mengatakan bahwa pihaknya mengaku menerima hasil pemilihan ketua umum kadin hasil munaslub, Ari menyebut bahwa proses awal terkait kepengurusan organisasi ditangani di Kemenkumham.

"Proses awal di pemerintahan ada di Kementerian Hukum dan HAM. Istana/Kemensetneg belum menerima surat dari Kemenkumham," ungkapnya.

Seperti diketahui, Istana buka suara terkait surat aduan dari Ketua Kadin Arsjad Rasjid kepada Presiden Jokowi terkait kisruh Munaslub Kadin 2024.

Ari Dwipayana mengatakan bahwa Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah menerima surat tersebut.

"Hari Minggu, tanggal 15 September 2024, Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat dari Bapak Arsjad Rasjid," kata Ari.

Dia menjelaskan bahwa surat tersebut masih di Kemensetneg dan belum disampaikan kepada Presiden Jokowi.

"Surat tersebut posisinya masih di Kemensetneg, belum disampaikan ke Bapak Presiden. Surat akan segera diproses lebih lanjut," jelasnya.

Surat tersebut adalah kelanjutan dari polemik kepemimpinan di dalam tubuh Kadin Indonesia.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Ketua Kadin Arsjad Rasjid mengatakan pihaknya akan mengadukan kisruh dualisme kepemiminan di dalam tubuh Kadin kepada Presiden Jokowi.

Surat ini juga sebagai tindaklanjut dari pernyataan resmi yang dikeluarkan Dewan Pengurus Kadin yang menegaskan bahwa Munaslub Kadin 2024 tersebut adalah ilegal. ***