indonews

indonews.id

Komisi VII DPR Desak Pemerintah Perkuat Regulasi dan Pengawasan Makanan Impor

 Kasus produk makanan impor yang tidak memenuhi standar keamanan, seperti yang terjadi di Sukabumi baru-baru ini kerap terjadi di tanah air.

Reporter: donatus nador
Redaktur: donatus nador
zoom-in  Komisi VII DPR Desak Pemerintah Perkuat Regulasi dan Pengawasan Makanan Impor
Kasus produk makanan impor yang tidak memenuhi standar keamanan, seperti yang terjadi di Sukabumi baru-baru ini kerap terjadi di tanah air. Foto dok/DPR

Jakarta, INDONEWS.ID - Kasus produk makanan impor yang tidak memenuhi standar keamanan, seperti yang terjadi di Sukabumi baru-baru ini kerap terjadi di tanah air.

Kasus keracunan akibat camilan impor asal China menunjukkan betapa lemahnya pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengadung bahan berbahaya.

Anggota Komisi VII DPR RI Izzuddin Alqassam Kasuba menyoroti pentingnya pengawasan terhadap produk yang beredar di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kesehatan anak-anak.

Izzuddin mendukung langkah Badan Standarisasi Nasional (BSN) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilih produk makanan yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Kesadaran konsumen adalah kunci untuk melindungi kesehatan mereka sendiri serta mendorong industri dalam negeri agar lebih kompetitif," kata Izzuddin, Jumat (25/10).

Namun, ia juga mendesak pemerintah untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap produk makanan impor.

Langkah-langkah preventif harus diambil agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

“Saya mendorong BSN untuk meningkatkan sosialisasi mengenai SNI kepada masyarakat agar mereka lebih selektif dalam memilih produk yang aman untuk dikonsumsi," ujarnya.

Isu pangan dan gizi, lanjut dia, merupakan isu yang mendapat perhatian yang penting dari pemerintah sekarang.

"Saya berharap ada koordinasi lintas sektor antar lembaga yang terkait untuk menyelesaikan persoalan ini,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Selain itu, ia juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan audit berkala terhadap produk makanan impor yang masuk ke Indonesia.

Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan kualitas.

Izzuddin menegaskan, sebagai anggota DPR Komisi VII DPR RI dirinya terus memantau situasi ini dan mendorong kolaborasi antara pemerintah, produsen, serta konsumen dalam menciptakan lingkungan konsumsi yang lebih aman.

"Perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan terkait produk pangan," tutupnya (rdn)

© 2025 indonews.id.
All Right Reserved
Atas