INDONEWS.ID

  • Selasa, 31/12/2024 11:37 WIB
  • Komisi XIII DPR RI Dorong BNPT Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk Memperbanyak Ruang Lintas Agama

  • Oleh : very
Komisi XIII DPR RI Dorong BNPT Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk Memperbanyak Ruang Lintas Agama
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, S.E, M.M. (Foto: Dok PMD BNPT)

 

Karanganyar, INDONEWS.ID - Apresiasi tinggi diberikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) beserta aparat penegak hukum atas capaian zero terrorist attack 2023-2024 di Indonesia. 

Baca juga : Dapat 3 Poin Usai Menang Tipis 0-1 Atas Fulham, Manchester United Naik ke Peringkat 12

BNPT diharapkan perkuat kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperbanyak ruang lintas agama sebagai salah satu strategi pencegahan radikal terorisme di tahun mendatang. 

Apresiasi itu diberikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, S.E, M.M. Ia mengatakan dengan strategi soft approach yang dilakukan BNPT, seperti berdialog dengan masyarakat, lintas agama, maupun kontra narasi tidak hanya dapat mencegah terorisme namun mampu mendorong kepercayaan publik untuk berinvestasi, menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga : RS Bhayangkara Kediri Bersama Wanita Muslimah Indonesia Adakan Kegiatan Pancuran Kasih

“Inilah satu rumusan baru yang perlu menjadi contoh yang baik, dan sejuk. Harapannya juga di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo Subianto agar Indonesia tetap kondusif, agar masyarakat bisa terus melakukan pertumbuhan ekonomi,” ujar Rinto Subekti di Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024).

Menurut Rinto, dialog kebangsaan dengan pemuka lintas agama merupakan cerminan baik, karena tidak hanya mampu menangkal paham-paham radikal, namun bisa membangun kepercayaan antar satu sama lain. Juga bisa menjalin persaudaraan dan persatuan untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa dengan mengedepankan kebhinekaan.

Baca juga : Organisasi Wanita Muslimah Indonesia Bekerja Sama Dengan RS Bhayangkara Kediri Gelar Kegiatan Sosial

Oleh karena itu, legislator asal Karanganyar ini mendorong BNPT agar dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah baik Gubernur maupun Bupati, Wali Kota untuk terus melakukan dialog-dialog kebangsaan.

“Nanti tokoh lintas agama bisa menjadikan promosi (key opinion leader) untuk meyakinkan kepada masyarakat Indonesia tetap NKRI, dalam menjaga persatuan dan kesatuan,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers Pusat Media Damai (PMD) BNPT.

Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah ini menekankan BNPT dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Pilar tersebut menjadi dasar BNPT untuk melakukan dialog kebangsaan dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang 1945.

“Bhinneka Tunggal Ika adalah keberagaman yang kita miliki, dan NKRI adalah harga mati yang harus kita jaga,” kata Rinto.

Selain itu, Rinto menambahkan, BNPT sebagai badan koordinator dalam penanggulangan terorisme, harus terus meningkatkan koordinasi bersama stakeholder untuk memitigasi propaganda ideologi asing, ideologi ekstrem, radikal di media online yang bisa menyebabkan seseorang terpapar paham radikal terrorism atau self-radicalization. Terutama fokus memitigasi self-radicalization kepada kelompok rentan, yakni perempuan, anak dan remaja.

“Saya melihat yang paling bahaya itu adalah media sosial, pemerintah dalam hal ini BNPT maupun juga aparat penegak hukum apabila di dalam media sosial tersebut ada sesuatu yang menjurus hal-hal yang negatif tentang terorisme tentunya, langsung aja kita cut, di take down,” tegas Rinto.

Rinto berharap di tahun 2025 ini, ruang perjumpaan lintas agama semakin banyak, memperkuat kerukunan umat beragama, sehingga mampu meredam berbagai konflik dan membuat masyarakat tidak mudah terpapar propaganda transnasional. *

Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
vps.indonews.id