Jakarta, INDONEWS.ID – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan bahwa bendera Aceh bergambar bulan dan bintang berpeluang untuk kembali dikibarkan secara resmi di wilayah Aceh. Ia menyebut saat ini proses legalisasi bendera tersebut masih dalam tahap pembahasan.

“Dalam proses, InsyaAllah secepat mungkin,” kata Muzakir kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Pernyataan ini muncul usai insiden pengibaran bendera Aceh saat unjuk rasa yang digelar sejumlah massa di kantor Gubernur Aceh. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap keputusan awal yang menyebut empat pulau — yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang (Mangkir Besar), dan Pulau Mangkir Ketek (Mangkir Kecil) — akan masuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara.

Namun, polemik tersebut kini mereda setelah pemerintah pusat, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan keempat pulau itu secara sah dan administratif merupakan bagian dari Provinsi Aceh.

"Keempat pulau itu, yaitu Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek, berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah, masuk ke wilayah administratif Aceh," ujar Prasetyo di Kantor Presiden.

Presiden Prabowo sendiri memimpin rapat terbatas terkait polemik ini secara virtual, karena sedang dalam perjalanan kenegaraan menuju Rusia. Dalam rapat tersebut, ia menegaskan pentingnya menjaga situasi kondusif dan meminta agar keputusan ini segera diumumkan ke publik untuk menghindari ketegangan lebih lanjut.

“Segera saja diumumkan ke masyarakat supaya tidak jadi bahan bikin rame lagi. Suasana kita sangat bagus, dan ini harus dipertahankan. Ekonomi kita baik, pertumbuhan juga baik, produksi pertanian meningkat. Saya kira ada kemajuan di semua bidang,” ujar Presiden.

Sementara itu, Gubernur Muzakir menanggapi aksi pengibaran bendera Aceh oleh demonstran sebagai luapan emosi masyarakat. "Biasalah, kemarahan masyarakat," ujarnya singkat.

Bendera Aceh bergambar bulan dan bintang sebelumnya menjadi simbol yang kontroversial, karena memiliki kemiripan dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hingga kini, pengesahan resmi penggunaannya masih menjadi perdebatan di tingkat nasional dan lokal.

Keputusan pemerintah untuk menetapkan keempat pulau sebagai milik Provinsi Aceh dinilai sebagai langkah strategis untuk meredam gejolak dan memperkuat stabilitas politik serta sosial di wilayah tersebut.