Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali mengungkap praktik mafia beras yang diduga merugikan negara hingga Rp 99 triliun.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (2/7), Amran menyebut dirinya bahkan sempat ditegur seorang petinggi negara karena membongkar dugaan kecurangan dalam distribusi beras.

“Bahkan kemarin, Hari Bhayangkara, kami ditegur khusus oleh petinggi, kami tidak sebutkan namanya, ‘bahwa hati-hati dengan itu’. Saya katakan, ‘Pak, ini merugikan negara, merugikan rakyat, merugikan petani, merugikan konsumen’,” ujar Amran.

Temuan tersebut merupakan hasil investigasi gabungan antara Kementerian Pertanian, Satgas Pangan Polri, Kejaksaan Agung, Badan Pangan Nasional, dan sejumlah lembaga pengawasan lainnya. Pemeriksaan dilakukan terhadap 268 merek beras di 13 laboratorium di 10 provinsi.

Hasilnya mencengangkan: 85,56 persen beras premium tidak memenuhi standar mutu, 59,78 persen dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan 21 persen tidak sesuai berat. Hanya 20–40 persen beras subsidi (SPHP) yang dijual sesuai standar, sementara sisanya dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium atau medium dengan harga lebih tinggi.

Amran menyatakan keanehan ini sudah terdeteksi sejak dua hingga tiga bulan lalu, ketika harga gabah di tingkat petani turun, namun harga di tingkat konsumen justru naik, meski pasokan beras melimpah di Bulog.

“Potensi kerugian Rp 99 triliun. Sebenarnya kami tidak ingin melakukan pengecekan ini, tapi anomali itu nyata, dan kami harus bertindak,” tegas Amran.

Bukan kali pertama Amran mendapat tekanan karena membongkar praktik mafia beras. Dalam sebuah acara wisuda di Universitas Hasanuddin pada April lalu, ia mengaku pernah ditegur wakil presiden saat menutup perusahaan mafia beras yang ternyata terkait dengan sejumlah tokoh besar.

Namun, Amran kemudian meluruskan bahwa teguran tersebut bukan berasal dari Wakil Presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka.

“Perlu saya klarifikasi, teguran itu terjadi dulu, bukan dari Wapres saat ini. Dan dulu juga saya anggap sebagai teguran yang sangat positif. Itu justru membuat saya makin hati-hati dan makin berani dalam memberantas mafia pangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (21/4).

Ia juga memastikan bahwa saat ini seluruh jajaran pemerintahan, termasuk Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, mendukung penuh langkah-langkah bersih-bersih mafia pangan.

“Pak Gibran sangat mendukung. Presiden dan Wapres solid mendukung kita untuk bersih-bersih pangan dan membela petani,” tegas Amran.

Dalam 130 hari pertama Kabinet Merah Putih, Kementan telah menetapkan 20 tersangka dan memproses hukum 50 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran. Amran juga mengungkapkan bahwa lebih dari 1.500 pegawai di Kementerian Pertanian telah dimutasi atau didemosi karena pelanggaran disiplin dan integritas.

“Ini adalah gerakan bersih-bersih yang kami lakukan tanpa pandang bulu,” tandasnya.