Jakarta, INDONEWS.ID - Rencana pembangunan tanggul laut raksasa dari Banten hingga Jawa Timur dengan biaya mencapai ribuan triliun menuai kritik dari kalangan akademisi. Akademisi dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Dr. Philipus Ngorang, M.Si menilai proyek tersebut berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan, terutama bagi masyarakat di luar Pulau Jawa.

Menurut Philipus, kondisi infrastruktur di luar Jawa masih jauh tertinggal. Banyak wilayah di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua yang terisolasi karena jalan dan jembatan tidak layak.

“Lebih baik uang yang dipakai untuk pembangunan tanggul laut raksasa itu dialihkan dulu untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan di luar Jawa. Dampaknya akan jauh lebih terasa bagi masyarakat luas dibandingkan hanya untuk masyarakat pesisir pantai utara Jawa,” tegasnya, Senin (1/9).

Philipus menekankan urgensi proyek tanggul laut harus disampaikan secara transparan kepada publik, termasuk analisis untung rugi jangka pendek maupun panjang. Tanpa kajian yang matang, kata dia, proyek ini justru memperdalam ketidakadilan pembangunan.

“Indonesia bukan hanya Jawa. Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke. Pemerataan pembangunan itu penting. Dari segi infrastruktur, Jawa sudah sangat maju. Sementara, luar Jawa masih sangat terbelakang bahkan hingga 80 tahun Indonesia merdeka, infrastruktur yang baik belum dirasakan oleh mereka,” ujarnya.

Ia mencontohkan keberhasilan Tiongkok (RRC) yang membangun kemajuan ekonomi dari fondasi infrastruktur, bahkan hingga desa-desa. Menurutnya, hal itu mendorong pemerataan pembangunan dan menjadi faktor pendorong distribusi penduduk tanpa harus mengandalkan program transmigrasi.

"Orang sering bertanya mengapa RRC maju pesat seperti sekarang? Pertama dan yang utama dibangun adalah pembangunan infrastruktur yang baik hingga ke desa-desa. Infrastruktur yang baik jelas menjadi pull factor bagi penyebaran penduduk tanpa perlu membentuk kementerian transmigrasi," tambahnya.

Philipus juga mengutip pemikiran filsuf John Rawls mengenai keadilan sosial. “Suatu kebijakan hanya bisa disebut adil kalau memberi keuntungan bagi mereka yang kurang beruntung. Kalau masyarakat luar Jawa dianggap kurang beruntung, maka merekalah yang harus diprioritaskan,” jelasnya.

Sebagai solusi jangka pendek untuk masalah intrusi air laut di pantai utara Jawa, Philipus menyarankan langkah ekologis dengan penanaman hutan bakau dibandingkan menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk pembangunan tanggul.*

"Untuk sementara, masalah pantai Utara Jawa cukup diatasi dengan penanaman hutan bakau terlebih dahulu guna mencegah intrusi air laut ke darat daripada membuang anggaran ribuan triliun untuk membangun tanggul laut raksasa," tutupnya.

Sebelumnya, wacana pembangunan proyek Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa yang dirancang membentang di pesisir utara atau Pantura Jawa memasuki babak baru.

Presiden Prabowo Subianto pun menunjukkan keseriusannya untuk membangun proyek raksasa yang pernah disebutnya butuh Rp1.620 triliun itu melalui pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.*