Jakarta, INDONEWS.ID – Nepal dilanda gelombang demonstrasi terbesar dalam satu dekade terakhir yang berujung pada mundurnya Perdana Menteri Sharma Oli. Kerusuhan pecah pada Senin (8/9/2025) hingga Selasa (9/9/2025), ketika massa membakar sejumlah gedung pemerintah termasuk parlemen. Bentrokan dengan aparat menyebabkan sedikitnya 22 orang tewas dan lebih dari 100 orang luka-luka.

“Mengingat situasi yang tidak menguntungkan di negara ini, saya telah mengundurkan diri efektif hari ini untuk memfasilitasi penyelesaian masalah dan membantu menyelesaikannya secara politis sesuai dengan konstitusi,” tulis Oli dalam surat pengunduran dirinya kepada Presiden Ramchandra Paudel, Selasa (9/9).

Menurut laporan Al Jazeera, protes dipicu oleh maraknya gaya hidup mewah anak-anak pejabat yang dijuluki “nepo kids” atau nepotism kids. Istilah ini menjadi viral di media sosial Nepal beberapa pekan terakhir.

Publik geram melihat anak-anak elite politik memamerkan mobil mewah, jam tangan mahal, dan liburan glamor di TikTok maupun Instagram, sementara mayoritas rakyat Nepal hidup miskin. Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan uang publik semakin memperdalam jurang ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

“Kemarahan atas ‘anak-anak nepo’ mencerminkan frustrasi publik yang mendalam,” kata Yog Raj Lamichhane, akademisi dari Universitas Pokhara. Ia menyebut gaya hidup boros para elite berbanding terbalik dengan masa lalu mereka yang sederhana.

Tuntutan utama demonstran adalah pembentukan komisi investigasi untuk menelusuri sumber kekayaan pejabat tinggi Nepal.

Nepal merupakan salah satu negara termiskin di Asia Selatan dengan pendapatan per kapita hanya sekitar US$ 1.400 per tahun atau Rp 23 juta. Lebih dari 20 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, sementara tingkat pengangguran pemuda pada 2024 mencapai 32,6 persen.

Perekonomian negara itu sangat bergantung pada remitansi dari pekerja migran. Pada 2024, kiriman uang dari luar negeri menyumbang 33,1 persen PDB, salah satu yang tertinggi di dunia. Ketimpangan kepemilikan lahan pun masih nyata: 10 persen rumah tangga terkaya menguasai lebih dari 40 persen lahan.

Selain faktor ekonomi, analis menilai protes di Nepal dipicu oleh “frustrasi digital”. Diaspora Nepal di luar negeri memperkuat narasi antikorupsi lewat media sosial, mirip dengan pola mobilisasi massa di Bangladesh.

“Di Dhaka maupun Kathmandu, kaum muda memandang kelas politik sebagai korup, egois, dan enggan mengatasi inflasi serta pengangguran,” kata sumber intelijen seperti dikutip News18.

Kondisi politik di parlemen turut memperparah krisis. Sebanyak 21 anggota parlemen dari Partai Rastriya Swatantra pimpinan Rabi Lamichhane melakukan aksi mogok, menambah ketidakpastian.

Para analis memperingatkan bahwa jika kemarahan generasi muda ini tidak segera ditangani dengan reformasi nyata, Nepal berisiko menghadapi keruntuhan sistem kepartaian tradisional.*(Tempo).