JAKARTA, INDONEWS.ID – Pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) sebagai langkah konkret dalam memastikan kebijakan strategis nasional berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut dari Arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 September 2025 dan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 22 September 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Satgas P2SP akan menjadi wadah konsolidasi lintas kementerian untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah.

“Tujuan pembentukan satgas ini untuk mengonsolidasikan dan menyelaraskan program strategis pemerintah agar dapat diselesaikan tepat waktu, mencapai target, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Menko Airlangga dalam Rapat Pimpinan Kick Off Satgas P2SP, Rabu (22/10).

Tiga Pokja Utama

Satgas P2SP akan dibagi menjadi tiga kelompok kerja (Pokja), masing-masing dengan fokus yang berbeda: Pokja I: mempercepat realisasi dan pelaksanaan anggaran program strategis, Pokja II: mempercepat implementasi dan mengurai hambatan (debottlenecking), Pokja III: mempercepat penyelesaian regulasi dan memperkuat penegakan hukum.

Beberapa program yang menjadi prioritas kerja Satgas antara lain Program Paket Ekonomi 8+4+5, Program Stimulus Ekonomi 2025 (termasuk kebijakan Diskon Nataru dan lanjutan insentif fiskal), serta Program Debottlenecking untuk mengatasi hambatan non-tariff barrier dan kendala per komoditas.

Airlangga juga menyampaikan, rapat tersebut membahas sejumlah arahan langsung Presiden Prabowo, termasuk penyiapan 500 ribu tenaga kerja di bidang pengelasan (welder) dan hospitality.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mendapat mandat untuk mengoordinasikan program tersebut dengan dukungan anggaran sekitar Rp8 triliun, sejalan dengan program pemagangan nasional.

Selain itu, pemerintah menyoroti pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan nasional sebanyak 20 ribu orang, yang mencakup dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tengah menyiapkan program beasiswa bagi calon tenaga kesehatan tersebut yang akan ditempatkan di berbagai daerah sesuai kebutuhan nasional.

“Forum kerja ini akan berjalan secara berkala. Hari ini menjadi pertemuan awal dengan kuorum penuh, dan seluruh hasil pembahasan akan segera ditindaklanjuti,” kata Airlangga.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menambahkan, Satgas P2SP diharapkan menjadi motor penggerak percepatan program prioritas nasional agar pelaksanaannya lebih cepat, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, Satgas akan mengidentifikasi sekaligus menyelesaikan hambatan dari sisi regulasi, anggaran, maupun pelaksanaan di lapangan.

Rapat Kick Off Satgas P2SP turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Menteri Pariwisata, Menteri ATR/BPN, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Pendidikan Tinggi, dan BUMN.

Dengan terbentuknya Satgas P2SP, Pemerintah berharap percepatan program strategis nasional dapat berjalan lebih efektif, sinkron, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.