Bandung, INDONEWS.ID - Majelis Musyawarah Sunda (MMS) menggelar Musyawarah tahunan II yang berlangsung di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Nomor 22 Bandung, Sabtu (22/11/2025).

Acara yang dimulai pada pukul 10.00 WIB ini diikuti oleh sejumlah tokoh yaitu Wamendagri Komjen Pol (Purn) Dr. Akhmad Wiyagus, Pangkogabwilhan I  Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, mantan KASAL Laksamana TNI ( Purn) Ade Supandi, mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Makbul Padmanegara, mantan Ketua KPK Irjen Pol (Purn) Taufiqurahman Ruki, Komisaris Utama PLN Dr. Burhanudin Abdullah, Sekda jabar Herman Suryatman, dan Raja Karaton Sumedang Larang PYM Lukman Soemadisoeria.

Kemudian, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas; Plt Dirut BJB, Ayi Subarna; Komisaris Utama Pt Pertamina, Komjen Pol (Purn) Mochamad Iriawan; mantan Pejabat GUbernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, dan Komisaris PT Sunra Asia Pasific Hi-tech, Ismeth Wibowo.

Hadir juga Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Kang Dedi Mulyadi), Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan; Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna, Andri Kantaprawira, Nina Kurnia Hikmawati, mantan Anggota DPR Popong Otje Djundjunan dan lsejumlah tokoh lain.

Gubernur Jawa Barat, KDM memberikan kata sambutan pada acara puncak tersebut.

Pada puncak kegiatan itu, MMS menyampaikan Manifesto MMS yang diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Sate.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, seusai menerima Manifesto MMS mengaku mengapresiasi apa yang dilakukan Majelis Musyawarah Sunda.

"Kami mengapresiasi masyarakat yang memberi gagasan dan pemikiran. Ini akan memperkaya khasanah dan rancangan pembangunan yang tengah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat," tandasnya.

Pada kesempatan itu, Pinisepuh I MMS Burhanudin Abdullah, mengingatkn ada beberapa persoalan yang harus dipikirkan bersama oleh orang Sunda. Salah satunya, orang Sunda perlu melakukan introspeksi dan memperbaiki kesalahan guna menaikkan harkat dan derajatnya.

Soal kedua ialah berupaya meningkatkan jumlah orang Sunda yang punya ilmu pengetahun serta impian yang kuat untuk membangun diri, masyarakat dan bangsa.

"Untuk itu dibutuhkan pendidikan. Tidak perlu seluruh orang Sunda. Cukup 20% orang Sunda jadi sarjana, punya ilmu pengetahuan tinggi, sehingga mampu mewujudkan mimpi membangun daerah dan bangsanya," tandasnya.

Saat ini, lanjut dia, jumlah sarjana di Indonesia maupun Jawa Barat hanya berkisar 7% dari total penduduk. Untuk itu, Ketua Tim Pakar dan Inisiator Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ini mengingatkan pentingnya melakukan perceptan dalam pendidikan di Jawa Barat.

Ketua Badan Panata Gawe MMS, Andri Perkasa Kantaprawira Musyawarah MMS merupakan forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan kebudayaan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

”Rekomendasi strategis akan disampaikan langsung kepada pihak terkait, khususnya kepada Pemprov Jabar dan umumnya pemerintah pusat, seperti Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Dalam Negeri,” ujar Andri.

Ketua Badan Panata Gawe MMS itu menjelaskan bahwa Musyawarah Tahunan MMS ini bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan ruang strategis untuk memastikan kebudayaan menjadi fondasi utama arah pembangunan di Jawa Barat dan Indonesia.

“Karenanya, kami akan berikan policy brief, rekomendasi, dan pernyataan sikap dalam acara nanti,” kata Andri.

Adapun policy brief, rekomendasi, dan pernyataan sikap tersebut sudah dirumuskan bersama dalam Pra Musyawarah MMS ke-II yang dilaksanakan di Universitas Padjadjaran (Unpad), Jln. Dipatikur, Kota Bandung pada Sabtu (15/02/2025) lalu. Saat itu, ratusan peserta terdiri dari panata pikir dan pinisepuh penuh antusias hadir dan bermusyawarah.

“Sejauh ini amanah para pinisepuh dan aspirasi masyarakat Sunda ingin itu semua diterjemahkan menjadi kebijakan nyata di pemerintahan agar budaya Sunda mampu menguatkan identitas dan martabat bangsa. Agar terjadi loncatan pembangunan di Tatar Sunda dan Indonesia,” ujar Andri.

Empat Agenda Strategis
Andri menyebutkan, pada Pra-Musyawarah MMS II pekan lalu, ada empat agenda strategis makro bagi pembangunan Jawa Barat yang ber¬hasil ditetapkan.

Pertama, MMS mengkritisi pola sentralisasi fiskal yang selama ini belum sepenuhnya memberi keadilan bagi Jawa Barat dan Banten. Padahal, Jawa Barat dan Banten merupakan kontributor ekonomi terbesar setelah Jakarta.

Kedua, penegasan kebudayaan sebagai fondasi jati diri, bukan sekadar pelengkap atau dekorasi pembangunan.

Ketiga, MMS memandang Sunda Raya, mencakup Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta memiliki potensi besar sebagai satu ekoregion dan kawasan ekonomi terpadu. Oleh karena itu, MMS menolak konsep aglomerasi yang mengabaikan masyarakat lokal, mengancam ruang hidup, dan merusak lingkungan apabila dilakukan tanpa konsultasi publik.

Keempat, menyoroti aspek kepemimpinan sebagai simpul penggerak seluruh agenda perubahan. Untuk itu, perlu dibentuk segera antara lain Sunda Leadership Institute (SLI) dalam tiga level mulai umur 18 hingga 40 tahun ke atas.

Sejumlah rekomendasi pada empat agenda tersebut, di antaranya menegaskan nomenklatur Dinas Kebudayaan sebagai lembaga tersendiri. Tidak sekadar menjadi embel-embel pariwisata agar kelembagaan kebudayaan memiliki otoritas dan daya kerja memadai.

Lalu, reformasi fiskal nasional untuk menjamin perimbangan keuangan yang adil bagi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Terakhir, pembukaan kembali pemekaran daerah secara selektif bagi provinsi/kabupaten/kota yang memenuhi syarat khususnya di wilayah yang daya dukung fiskalnya memadai.

"Sunda adalah kekuatan moral dan kultural yang tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perjalanan bangsa. Sudah waktunya Sunda kembali meneguhkan jati dirinya sebagai pilar penting kebudayaan dan peradaban Nusantara demi Indonesia yang maju, adil, dan bermartabat," ujar Andri.*