Jakarta, INDONEWS.ID - Polemik mengenai dugaan keterlibatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dengan PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL/INRU) kembali mencuat ke ruang publik. Isu tersebut merebak luas di media sosial, memunculkan spekulasi dan tekanan publik hingga memaksa Luhut memberikan klarifikasi resmi melalui juru bicaranya.

Jodi Mahardi, juru bicara Luhut, menyampaikan bantahan tegas pada Kamis (4/12/2025), menepis seluruh anggapan yang mengaitkan Luhut dengan perusahaan pulp yang beroperasi di kawasan Danau Toba itu. “Tidak Ada Keterlibatan dalam Bentuk Apa Pun”

Dalam pernyataan tertulis, Jodi menegaskan bahwa rumor yang beredar sama sekali tidak berdasar.

“Pak Luhut tidak memiliki, tidak terafiliasi, dan tidak terlibat dalam bentuk apa pun, baik langsung maupun tidak langsung dengan Toba Pulp Lestari,” ujarnya.

Ia menilai informasi yang beredar di media sosial sebagai kabar yang keliru dan simpang siur. Lebih jauh Jodi mengimbau publik untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Jodi turut menekankan bahwa Luhut menjalankan tugasnya sesuai standar etika dan hukum pemerintahan, serta terbuka terhadap proses verifikasi.

“Beliau selalu terbuka terhadap proses verifikasi fakta dan mendorong publik untuk merujuk pada sumber informasi yang kredibel,” katanya.

Klarifikasi ini muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap Toba Pulp Lestari, yang kembali disorot menyusul rangkaian banjir besar di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

Badai Isu Lingkungan

Dalam beberapa pekan terakhir, TPL menjadi sasaran kritik keras. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bahkan menyatakan siap mengeluarkan rekomendasi penutupan operasional perusahaan. Pernyataan Bobby disampaikan setelah pertemuan dengan sejumlah kelompok gereja, masyarakat adat, dan organisasi lingkungan pada 24 November 2025.

Namun hingga 1 dan 3 Desember, pihak TPL menyebut mereka belum menerima salinan resmi rekomendasi tersebut. Dalam keterbukaan informasi kepada BEI, manajemen menyatakan bahwa rencana itu masih dalam tahap evaluasi pemerintah daerah.

“Perseroan belum menerima salinan rekomendasi tersebut karena masih berupa rencana,” demikian pernyataan resmi TPL.

Corporate Secretary INRU, Anwar Lawden, membantah keras bahwa operasional TPL menyebabkan kerusakan lingkungan. Ia menyebut perusahaan menjalankan praktik pengelolaan hutan berbasis High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS).

Dari total konsesi 167.912 hektare, hanya 46.000 hektare yang ditanami eucalyptus. Sisanya, kata Anwar, merupakan kawasan lindung dan konservasi. Perusahaan juga menegaskan: menjalankan dialog 30 tahun dengan masyarakat adat, mengurus perizinan sesuai ketentuan, lolos audit KLHK 2022–2023 dengan status “Taat”, tidak ada konflik berulang maupun gugatan aktif dari masyarakat.

Aksi Massa Menguat, Tekanan Publik Meninggi

Seruan penutupan TPL semakin kuat setelah aksi ribuan masyarakat adat pada 10 November 2025. Massa membawa ulos, gondang Batak, dan spanduk bertuliskan “Selamatkan Tanah Batak, Tutup TPL!”

Direktur Program KSPPM Rocky Pasaribu mengatakan tuntutan tersebut sudah berlangsung puluhan tahun.

“Kami ingin memastikan gubernur menutup TPL. Kami sudah terlalu lama menjadi korban kekerasan dan kerusakan lingkungan,” ujarnya.

Pastor Walden Sitanggang dari Sekber Oikumenis menambahkan bahwa Gubernur telah menyatakan kesepakatan untuk mencabut izin TPL, tetapi penyusunan rekomendasi harus mempertimbangkan nasib tenaga kerja dan dampak sosial.

Di tengah memanasnya isu penutupan TPL dan konflik panjang antara perusahaan dan komunitas adat, nama Luhut kembali diseret dalam spekulasi publik. Namun melalui juru bicaranya, Luhut membantah seluruh klaim tersebut: tidak pernah terlibat, tidak memiliki hubungan, tidak memiliki kepemilikan, tidak terafiliasi dengan TPL.

“Semua kabar yang mengaitkannya adalah informasi yang salah total,” tegas Jodi.

Polemik TPL kini menjadi salah satu isu lingkungan terbesar tahun ini di Sumatera Utara, sementara klarifikasi Luhut menambah babak baru dalam perdebatan publik yang masih berlangsung.