Jakarta, INDONEWS.ID – Pemerintah Kuba menegaskan bahwa sistem politik dan jabatan presiden tidak akan pernah menjadi bahan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS), di tengah laporan upaya Washington untuk menggulingkan Presiden Miguel Díaz-Canel.

Wakil Menteri Luar Negeri Kuba, Carlos Fernández de Cossío, menyampaikan sikap tegas tersebut dalam konferensi pers pada Jumat (20/3). Ia menolak keras anggapan bahwa posisi kepemimpinan di Kuba bisa dinegosiasikan dengan pihak asing.

“Sistem politik Kuba tidak dapat dinegosiasikan, dan tentu saja baik presiden maupun jabatan pejabat mana pun tidak dapat dinegosiasikan dengan Amerika Serikat,” ujarnya.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Havana dan Washington, setelah adanya laporan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump tengah menyusun skenario politik untuk mengganti kepemimpinan di Kuba.

Sebelumnya, AS juga disebut tengah membuka jalur komunikasi dan pembicaraan dengan Kuba terkait berbagai isu, termasuk tekanan ekonomi yang memperburuk krisis di negara tersebut.

Di sisi lain, Presiden Díaz-Canel menunjukkan sikap lebih keras dalam menghadapi kemungkinan tekanan atau agresi dari AS. Ia menyatakan bahwa negaranya telah bersiap menghadapi berbagai skenario.

“Kami menyadari bahwa mungkin ada agresi terhadap Kuba,” katanya dalam pernyataan kepada sejumlah aktivis internasional.

Melalui media sosial, Díaz-Canel juga menegaskan bahwa setiap bentuk serangan dari luar akan menghadapi perlawanan kuat dari rakyat Kuba.

Sejumlah laporan media Amerika menyebut pemerintahan Trump tengah mempertimbangkan kesepakatan ekonomi yang mencakup pelonggaran pembatasan perdagangan, dengan kemungkinan “jalan keluar” bagi Díaz-Canel dari kekuasaan.

Namun, laporan lain menyebut upaya tersebut justru mengarah pada skenario penggantian kepemimpinan sebelum masa jabatan Díaz-Canel berakhir. Meski demikian, keluarga tokoh revolusi Kuba seperti Fidel Castro dan Raúl Castro disebut tidak akan tersentuh dalam rencana tersebut.

Situasi ini dinilai memiliki kemiripan dengan pendekatan AS di Venezuela, di mana Washington mendorong perubahan kepemimpinan melalui tekanan politik dan ekonomi.

Hingga kini, pemerintah Kuba tetap bersikukuh mempertahankan kedaulatan politiknya dan menolak segala bentuk intervensi asing, termasuk dalam urusan kepemimpinan negara.*