Ini Kata Kemlu Soal Nasib dan Kondisi Ratusan WNI di Lebanon di Tengah Konflik Israel-Hizbullah
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Lebanon dalam kondisi aman di tengah meningkatnya konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah.
Reporter: Rikard Djegadut
Redaktur: Rikard Djegadut
Jakarta, INDONEWS.ID – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Lebanon dalam kondisi aman di tengah meningkatnya konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah.
Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 934 WNI di Lebanon. Dari jumlah tersebut, sebanyak 756 orang merupakan personel yang bertugas dalam misi perdamaian PBB UNIFIL, sementara 178 lainnya adalah warga sipil.
“KBRI terus menjalin komunikasi dan memantau keberadaan para WNI yang berada di Lebanon. Sampai saat ini dapat dikonfirmasikan bahwa seluruh WNI dalam keadaan aman,” ujar Heni dalam konferensi pers di Gedung Palapa Kemlu, Jakarta, Kamis (16/4).
Meski situasi masih relatif terkendali, Kemlu tetap menyiapkan langkah antisipatif jika kondisi keamanan memburuk. Heni menegaskan bahwa pemerintah telah memiliki rencana kontingensi untuk melindungi WNI di wilayah tersebut.
“KBRI terus memantau perkembangan situasi. Apabila sewaktu-waktu kondisi semakin memburuk, kontingensi plan tetap disiapkan,” tambahnya.
Konflik di Lebanon kembali memanas sejak awal Maret setelah kelompok Hizbullah melancarkan serangan ke Israel. Ketegangan meningkat seiring aksi balasan Israel yang terus menggempur wilayah Lebanon.
Upaya diplomasi pun dilakukan untuk meredakan konflik. Kedua pihak sempat menyepakati gencatan senjata selama 10 hari yang dimulai pada 16 April waktu setempat, menyusul pertemuan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk menuju perundingan damai yang lebih permanen. Netanyahu menyebut gencatan senjata ini membuka peluang tercapainya “kesepakatan perdamaian bersejarah”, meski Israel tetap mengajukan syarat pelucutan senjata Hizbullah dan perjanjian damai jangka panjang.
Di sisi lain, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menyambut baik kesepakatan tersebut. Ia menilai gencatan senjata merupakan tuntutan utama Lebanon sejak awal konflik.
Dengan dinamika militer dan diplomasi yang berjalan bersamaan, situasi di Lebanon masih dinilai rawan. Pemerintah Indonesia pun terus meningkatkan kewaspadaan demi memastikan keselamatan seluruh WNI di kawasan tersebut.