Oleh Pande K. Trimayuni

Pada tanggal 20 Mei 2026 Presiden Prabowo Subianto berpidato di rapat Paripurna DPR RI untuk menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk RAPBN 2027.  Ini merupakan pembicaraan tahap awal RAPBN. Menjadi menarik karena presiden langsung yang datang. Ini terobosan dan sejarah baru. Biasanya disampaikan cukup oleh Menteri Keuangan. Adakah hubungannya dengan realitas fiskal Indonesia dan perkembangan global akhir-akhir ini? 

Terakhir yang menjadi perhatian adalah kritik media internasional The Economist terhadap Presiden Prabowo. Para pejabat termasuk menteri Fadli Zon saya lihat berusaha menangkis tulisan the Economist ini. Fadli Zon bahkan menyematkan latar belakangnya yang pernah belajar di LSE untuk menguatkan argumentasi. Memang Menteri Fadli Zon satu almamater dengan saya, kami sama-sama alumni UI dan LSE. 

Sebenarnya kritik The Economist tidak hanya terhadap Presiden Prabowo tetapi juga seperti biasa terhadap kepala negara lain. Bahkan di edisi Mei yang sama, saya baca kritik The Economist terhadap perdana menteri Inggris, Sir Keir Starmer bahkan lebih kejam dan sadis dengan menganggap sang perdana menteri gagal menyelesaikan sejumlah persoalan dalam negerinya. Perdana Menteri Inggris ini juga baru diangkat tahun 2024, sama dengan Presiden Prabowo. Namun saat ini sang perdana menteri didesak mundur dari jabatannya oleh parlemen Inggris menyusul mundurnya beberapa menteri dalam kabinet Inggris. 

Bagusnya the Economist, mereka tidak pernah mencantuman nama reporternya dalam laporan, sehingga semua tulisan dianggap tanggung jawab The Economist sebagai satu team. Tidak akan ada reporter yang mungkin terkena teror akibat tulisannya. 

Kritik The Economist membawa dua isu paling penting dan traumatis untuk Presiden Prabowo, yaitu isu “ekonomi” dan isu “demokrasi”. Sejak menjadi calon Presiden, Prabowo selalu bersemangat terhadap isu ekonomi. Barangkali ini tidak terlepas dari latar belakangnya yang merupakan anak Soemitro Djojohadikoesoemo, salahsatu arsitek ekonomi masa Orde Baru.

Halnya dengan isu demokrasi, sejak 1998 sampai sekarang, Presiden Prabowo tidak bisa lepas dari bayang-bayang peristiwa 1998 meskipun banyak aktivis 1998 yang sudah masuk dalam pemerintahannya.  
Secara pskologis, sepertinya Presiden  Prabowo terganggu mengapa dianggap “jeopardizing" ekonomi dan demokrasi?  Padahal presiden merasa benar-benar telah mengerahkan segala daya upayanya untuk langkah besar di bidang ekonomi. Presiden ingin arah baru bagi ekonomi Indonesia yang lebih nasionalis dan berkerakyatan. Jika kita simak dalam pidato-pidatonya, Prabowo memang sering mengajukan pertanyaan retoris seperti: Kenapa kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri? Mengapa anggaran bocor? Apakah saya otoriter? 

Mungkin itu sebabnya Presiden Prabowo sendiri yang menyampaikan langsung pidatonya di DPR, antara lain karena ekonomi Indonesia saat ini menjadi perhatian tidak hanya dari masyarakat Indonesia namun juga internasional, salah satunya dengan pemberitaan The Economist. 

Presiden Prabowo dengan langkah-langkahnya di bidang ekonomi, yang sebagian kalangan menyebut sebagai “Prabowonomics” bervisi menghapus kemiskinan dengan kebijakan yang berfokus pada kedaulatan pangan, kemandirian energi, hilirisasi industri dan program kesejahteraan rakyat. Di lapangan visi ekonomi ini tercermin dalam bentuk MBG, food estate, Koperasi Merah Putih, Danantara dan inisitif lainnya. Prabowo sebenarnya ingin membangun legacy dan pride di bidang ekonomi.  Prabowo menginginkan pertumbuhan ekonomi 5,8% hingga 6,8% pada tahun 2027. Prabowo menginginkan defisit anggaran dijaga ketat. Prabowo menginginkan ekonomi kerakyatan sesuai UUD 1945 pasal 33. 

Pidato Presiden Prabowo mungkin dapat membawa sentimen positif karena rencana bidang ekonomi disampaikan Presiden sendiri yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk pembangunan ekonomi. Namun pernyataan presiden tersebut tidak cukup untuk membendung pesimisme masyarakat dan pasar akan arah perekonomian Indonesia ke depan.

Pidato dengan visi nasionalisme yang baik. Namun sepertinya rencana ekonomi Prabowo “lost in translation” dalam pelaksananya. Secara stuktural, hambatan terbesar adalah birokrasi pemerintahan yang gemuk dan tidak efektif dan ketika pertimbangan ekonomi harus berkompromi dengan hitungan-hitungan politik.  Kalkulasi politik membuat program-program populis atau janji-janji kampanye mesti dijalankan meskipun menjadi beban berat bagi APBN. Padahal program seperti MBG lebih merupakan “program konsumtif” daripada “program produktif”. Bagaimana jika dana besar MBG tersebut, misalnya, untuk stimulus industri produktif atau ekonomi rakyat kecil di sektor informal. Sektor informal sudah terbukti dan teruji merupakan penopang ekonomi kita pada saat krisis seperti yang terjadi pada 1998. Ditambah lagi kebijakan-kebijakan ekonomi yang mendadak dan fundamental berpengaruh terhadap psikologis dan kepercayaan pasar. Contohnya seperti kita lihat dengan pembentukan badan ekspor secara tiba-tiba membuat pasar bereaksi negatif dengan melorotnya IHSG. Kebijakan tiba-tiba pemerintah ini, yang konon para menteri pun rata-rata tidak tahu sampai saat diumumkan, membuat kekhawatiran akan iklim berusaha dan intervensi pemerintah yang berlebihan. Pemerintah seringkali mengirim sinyal yang mengkhawatirkan investor global.  Jika pola ini terus berlanjut, ke depan akan terus ada pergesekan antara usaha untuk “nasionalis”, proteksionis dan intervensi pemerintah berlebih dengan kebutuhan Indonesia akan investasi. 

Hal yang bagus jika pemerintah bermaksud mengetatkan pengelolaan sektor-sektor strategis namun pastikan bahwa itu adalah benar-benar transparan dan untuk kepentingan rakyat, bukan menguntungkan sekelompok kecil saja. Kebutuhan sebenarnya adalah transparansi, efisiensi dan penegakan aturan/hukum yang jujur dan adil. Hal yang paradoks saat kita bicara tentang ekonomi kerakyatan dan pentingnya sektor-sektor strategis dikuasai negara namun pada saat yang bersamaan korupsi masih merajalela, koncoisme dan kolusi nampak nyata di depan mata dan hukum tidak benar-benar ditegakkan.  

Terkait demokrasi, Kritik the Economist terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Prabowo nampaknya berupaya ditangkis lewat pernyataan presiden di DPR terkait PDIP sebagai partai yang tidak bergabung dengan pemerintah. Jadi pidato Presiden Prabowo dengan menyebut PDIP pada rapat Paripurna DPR RI tersebut bukan sekedar basa-basi tambahan saja.  Prabowo ingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia dan dunia internasional bahwa presiden tidak otoriter. Bahwa ada partai yang berseberangan. Bahwa kritik terjadi dan diijinkan. Bahwa checks and balances terjadi. Demikian kira-kira benang merah yang ada. Selanjutnya penilaian kembali kepada masyarakat. 

 * Pande K. Trimayuni, alumnus LSE Inggris dan Wakil Indonesia untuk SACCHAM