Jakarta, INDONEWS.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membahas percepatan proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development dalam pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, di Paris, Prancis.

Pertemuan yang berlangsung di OECD Chateau tersebut digelar di sela rangkaian OECD Ministerial Council Meeting (MCM) dan menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses aksesi menjadi anggota penuh organisasi ekonomi negara-negara maju tersebut.

Dalam pertemuan itu, Airlangga menyampaikan apresiasi atas dukungan berkelanjutan dari Sekretariat OECD dan seluruh negara anggota selama proses aksesi berlangsung. Ia juga memaparkan perkembangan signifikan yang telah dicapai Indonesia dalam satu tahun terakhir sejak penyerahan dokumen Initial Memorandum pada MCM Juni 2025.

“Sejak diadopsinya Accession Roadmap untuk Indonesia pada Februari 2024, Indonesia terus menunjukkan komitmen yang kuat. Dokumen Initial Memorandum yang menyelaraskan regulasi nasional terhadap 240 instrumen hukum OECD pada 26 area kebijakan telah resmi kami serahkan setahun lalu. Ini menjadi cerminan dari prioritas reformasi kami di sektor ekonomi, sosial, dan tata kelola,” ujar Airlangga.

Saat ini, proses aksesi Indonesia telah memasuki tahap Technical Review yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun mendatang. Pada tahap awal pengumpulan informasi (information gathering), Indonesia telah menerima 20 kuesioner dari OECD.

Selain itu, OECD juga telah melaksanakan Fact-Finding Mission (FFM) untuk meninjau kebijakan lingkungan hidup serta tata kelola publik di Indonesia.

Airlangga menjelaskan bahwa hasil presentasi ulasan aksesi pertama oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI di hadapan OECD Environment Policy Committee pada April 2026 menunjukkan hasil positif. Evaluasi mencatat sekitar 60 persen kebijakan lingkungan Indonesia telah selaras dengan instrumen hukum OECD.

Menurutnya, pemerintah siap mengadaptasi berbagai rekomendasi OECD, termasuk memperluas rencana aksi pada sektor energi, perubahan iklim, informasi lingkungan, hingga penanganan polusi lintas batas.

Untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif, pemerintah juga memperkuat komunikasi dengan pemangku kepentingan non-pemerintah. Kerja sama strategis dijalin dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia sebagai representasi Business at OECD (BIAC) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagai perwakilan Trade Union Advisory Committee (TUAC).

Dalam kesempatan itu, Airlangga turut menyampaikan apresiasi atas dukungan teknis dan finansial dari tujuh negara mitra, yakni Australia, Irlandia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Swiss yang mendukung proses harmonisasi kebijakan Indonesia dengan standar OECD.

Selain membahas aksesi, pertemuan bilateral tersebut juga menyoroti dampak eskalasi konflik internasional terhadap harga minyak dunia dan inflasi global. Airlangga mendorong optimalisasi peran International Energy Agency sebagai badan afiliasi OECD untuk mengoordinasikan kebijakan pasokan minyak strategis guna meredam volatilitas harga komoditas global.

Sebagai penutup, Airlangga menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Indonesia terhadap kelanjutan kepemimpinan Mathias Cormann di OECD serta mengundangnya untuk melakukan kunjungan kerja resmi ke Jakarta pada tahun ini.

“Kami optimistis bahwa melalui pemenuhan standar OECD, Indonesia tidak hanya mempercepat transformasi ekonomi domestik, tetapi juga siap memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam arsitektur ekonomi global yang inklusif dan tangguh,” pungkas Airlangga.