Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menerapkan sistem evaluasi berbasis kinerja terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut akan memengaruhi besaran insentif yang diterima masing-masing dapur berdasarkan kualitas layanan yang diberikan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Qodari, mengatakan setiap dapur MBG nantinya akan menjalani proses penilaian atau grading untuk mengukur kualitas pelaksanaan program di lapangan.

Menurut dia, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola program MBG yang cakupannya terus meningkat. Saat ini, program tersebut disebut telah menjangkau sekitar 63 juta penerima manfaat melalui sekitar 28 ribu dapur MBG di berbagai wilayah Indonesia.

“Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya, jadi angka insentifnya tidak akan sama,” kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (17/6).

Ia menjelaskan, besaran insentif yang diberikan kepada dapur MBG tidak lagi bersifat seragam. Penentuan insentif akan mempertimbangkan dua indikator utama, yakni jumlah penerima manfaat yang dilayani dan hasil evaluasi kualitas pelayanan masing-masing dapur.

Dengan skema tersebut, dapur yang dinilai memiliki pelayanan lebih baik berpotensi menerima insentif lebih besar dibandingkan dapur dengan performa yang lebih rendah.

Selain menerapkan sistem grading, pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap operasional dapur MBG. Evaluasi akan mencakup berbagai aspek, mulai dari kelayakan fasilitas, pemenuhan syarat operasional, proses pengolahan makanan, hingga standar kesehatan dan kebersihan.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan mutu makanan yang diterima siswa dan kelompok penerima manfaat lain tetap terjaga di tengah ekspansi program yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.

Qodari menegaskan, setelah fokus pada perluasan jangkauan layanan, pemerintah kini mulai mengalihkan perhatian pada peningkatan kualitas pelaksanaan program.

“Jadi fokusnya bukan lagi kepada kuantitas, tetapi kepada kualitas. Selain kualitas SPPG, ke depan juga diharapkan ada perbaikan dari segi efisiensi,” ujarnya.

Penerapan sistem evaluasi berbasis kualitas tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan standar pelayanan dapur MBG sekaligus menciptakan tata kelola program yang lebih efektif dan terukur.