Jakarta, INDONEWS.ID – Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus di seluruh wilayah Indonesia.

Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan, data Sensus Ekonomi 2026 tidak ada hubungannya dengan kepentingan perpajakan.

Karena itu, dia menghimbau masyarakat agar tidak perlu takut atau khawatir untuk menjawab pertanyaan dari petugas sensus.

"Tidak ada hubungannya dengan pajak. Kami pastikan rahasia data terjaga," kata Sonny di Semarang, Kamis (18/6).

Masyarakat, katanya, wajib memberi data yang benar saat pelaksanaan sensus. Ia menuturkan Sensus Ekonomi 2026 ini tidak hanya melakukan pendataan pada pelaku usaha, tetapi juga hingga tingkat keluarga.

Menurutnya, ada 32 juta pelaku usaha yang akan disensus secara nasional. Selain itu, terdapat 289,3 juta jiwa dari 95,3 juta keluarga yang juga menjadi sasaran sensus.

Sonny mengatakan data Sensus Ekonomi 2026 berperan penting bagi perekonomian Indonesia. Pasalnya, pembangunan yang tepat sasaran harus didukung data berkualitas.

Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat diwujudkan jika pemerintah mampu memahami struktur ekonomi secara baik.

Data hasil sensus ekonomi juga akan bermanfaat bagi pemerintah daerah. "Data sensus akan memetakan kondisi masing-masing daerah secara lengkap," pungkasnya. *