Jakarta, INDONEWS.ID – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan Program Sekolah Rakyat merupakan langkah nyata pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan struktural sekaligus menjalankan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pernyataan itu disampaikan Agus saat menjadi pembicara dalam talkshow Mahasiswa Berbicara bertajuk “Bangun Persatuan Nasional Tegakkan Pasal 33 UUD 1945” yang digelar di Mattea Social Space, Jakarta Pusat, Jumat (19/6).

Menurut Agus, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun manfaat kekayaan tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Karena itu, pemerintah berupaya menghadirkan berbagai program yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, salah satunya melalui Sekolah Rakyat.

“Kita negara kaya, tetapi kekayaan itu belum dinikmati secara merata. Presiden hari ini sedang menjalankan amanat penderitaan rakyat dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa,” kata Agus.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat dibangun untuk menjawab persoalan akses pendidikan yang masih menjadi kendala bagi keluarga miskin. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, lebih dari 76 persen orang tua mengaku kesulitan ekonomi menjadi faktor utama yang menghambat pendidikan anak-anak mereka.

Agus mengatakan, kehadiran Sekolah Rakyat membuka kembali peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan yang sebelumnya terputus karena keterbatasan biaya.

“Ketika Presiden membangun Sekolah Rakyat khusus untuk masyarakat miskin, harapan itu muncul kembali. Yang sebelumnya tidak punya kesempatan, kini bisa kembali bersekolah,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga membagikan sejumlah temuan saat melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Di Magelang, ia bertemu seorang ibu yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang SMA karena keterbatasan ekonomi. Sementara di Klaten, ia menemukan anak-anak yang hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan dan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Ia juga menyinggung kisah seorang siswa Sekolah Rakyat di Jakarta yang enggan pulang ke rumah saat masa libur sekolah karena khawatir menambah beban orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan makan keluarga.

Menurut Agus, kondisi tersebut menunjukkan masih banyak anak Indonesia yang membutuhkan dukungan negara untuk memperoleh pendidikan yang layak.

“Masih ada sekitar 4 juta anak yang membutuhkan akses pendidikan karena kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir sebagai jembatan untuk masa depan mereka,” katanya.

Dalam forum yang sama, ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII, Fuad Bawazier, menekankan pentingnya menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai pijakan utama dalam penyusunan kebijakan negara.

Fuad menilai pemerataan hasil pembangunan harus menjadi prioritas agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi.

“Negara harus memastikan bahwa kekayaan dan pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat. Pendidikan menjadi kunci penting untuk menciptakan keadilan sosial,” ujar Fuad.

Talkshow tersebut juga menyoroti peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Para peserta didorong untuk ikut mengawasi implementasi program-program sosial, termasuk Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan nasional dan menegakkan nilai-nilai konstitusi.