Jakarta, INDONEWS.ID - Di tengah pusaran ketegangan geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian global, Kongres Serikat Mahasiswa Musilimin Indonesia (SEMMI) hadir bukan sekadar sebagai forum pergantian kepemimpinan organisasi. Kongres ini menjadi ruang kontemplasi kebangsaan sekaligus panggung bagi lahirnya gagasan-gagasan transformatif mengenai masa depan Indonesia.

Indonesia memiliki cetak biru dan falsafah bernegara dalam pasal 33 yang memantik refleksi mendalam. Ia adalah ruang untuk membaca kembali arah perjalanan republik melalui lensa konstitusi, sejarah, dan cita-cita para pendiri bangsa. Terlebih Indonesia memiliki visi besar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Nama Mohammad Dwi Apriyanto membawa narasi yang berbeda. Ia tidak sekadar menawarkan program kerja organisasi, tetapi mengajukan sebuah visi transformatif dan gagasan kebangsaan. Baginya Indonesia Emas 2045 tidak dapat dimaknai hanya sebagai target pertumbuhan ekonomi atau capaian statistik makro. Indonesia Emas harus dibangun di atas tiga fondasi besar: persatuan nasional, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

“Pasal 33 bukan sekadar pasal ekonomi. Ia adalah kompas moral pembangunan bangsa. Di dalamnya terdapat amanat agar negara hadir melindungi kepentingan rakyat, mengelola kekayaan nasional secara adil, memberikan ruang bagi swasta mengembangkan kreativitas, dan memastikan kemajuan ekonomi berjalan beriringan dengan keadilan sosial,” ujar Dwi Apriyanto dalam pemaparan visinya.

Menurutnya, para pendiri bangsa telah merumuskan Pasal 33 bukan dalam ruang hampa. Pasal tersebut lahir dari pengalaman kolonialisme yang menjadikan ekonomi sebagai alat eksploitasi. Karena itu, kemerdekaan Indonesia sejak awal dimaksudkan sebagai kemerdekaan politik sekaligus kemerdekaan ekonomi.

“Mohammad Hatta memberikan sebuah filsafat pembangunan sebagai warisan intelektual dan kompas pembangunan bangsa dalam pasal 33. Pasal 33 mengajarkan bahwa negara harus kuat, masyarakat harus berdaya, pasar harus sehat, dan seluruh kekuatan itu bekerja untuk kemakmuran rakyat. Itulah demokrasi ekonomi Indonesia."

SEMMI Sebagai Gerakan Intelektual Kebangsaan

Dwi Apriyanto mengusung visi transformatif untuk SEMMI sebagai akselerator pembangunan dan kemajuan bangsa. Ia menawarkan gagasan SEMMI menjadi pusat produksi gagasan kebijakan publik, laboratorium kepemimpinan nasional, sekaligus ruang kolaborasi lintas disiplin ilmu yang mampu menjawab tantangan zaman.

"Mahasiswa tidak cukup menjadi pengkritik. Mahasiswa harus menjadi arsitek masa depan. Kritik adalah awal perubahan, tetapi gagasan adalah jembatan menuju perubahan itu sendiri. Bangsa ini membutuhkan generasi yang mampu menerjemahkan nilai-nilai konstitusi menjadi desain kebijakan publik yang konkret."

Menurutnya, sejarah Serikat Islam menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa dan pemuda tidak hanya hadir sebagai kekuatan kritik, tetapi juga sebagai kekuatan konseptual yang menawarkan solusi bagi bangsa.

"Tradisi besar Serikat Islam mengajarkan bahwa perjuangan tidak berhenti pada perlawanan. Perjuangan harus melahirkan institusi, melahirkan gagasan, dan melahirkan peradaban," ujarnya.

Dalam kerangka tersebut, ia menawarkan sejumlah agenda strategis, antara lain penguatan literasi konstitusi, pengembangan kepemimpinan berbasis kebijakan publik, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, penguatan diplomasi generasi muda, serta pengembangan riset mengenai ekonomi konstitusi dan Pasal 33 sebagai basis pembangunan Indonesia.

Membangun Persatuan Nasional untuk Mencapai Keadilan Sosial

Bagi Dwi Apriyanto, persatuan nasional bukan sekadar slogan politik, melainkan modal sosial yang menentukan keberhasilan pembangunan jangka panjang serta mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Ia mengingatkan bahwa hampir seluruh negara yang berhasil melakukan lompatan ekonomi mulai dari Jepang, Korea Selatan, Singapura hingga Finland membangun kemajuannya di atas institusi yang kuat, kepercayaan publik, dan kohesi sosial.

Karena itu, menurutnya, SEMMI harus menjadi ruang dialog yang mampu menjembatani berbagai perbedaan, memperkuat toleransi, dan membangun budaya musyawarah di tengah meningkatnya polarisasi sosial.

"Republik ini lahir karena gotong royong, tetapi hari ini persatuan bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga syarat kemajuan. Maka Indonesia Emas juga hanya dapat diwujudkan melalui gotong royong dalam bentuk yang lebih modern dengan kolaborasi ilmu pengetahuan, inovasi, solidaritas sosial, dan kepemimpinan yang berintegritas," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa Indonesia akan memasuki satu abad kemerdekaan pada 2045 dengan bonus demografi yang sangat besar. Namun bonus tersebut hanya akan menjadi berkah apabila diiringi investasi yang serius pada pendidikan, sains, teknologi, kewirausahaan, dan penguatan karakter kebangsaan.

"Indonesia Emas bukan hadiah sejarah. "Indonesia Emas tidak akan lahir hanya karena kita memiliki bonus demografi. Indonesia Emas akan lahir apabila bonus demografi berubah menjadi bonus produktivitas."

Setiap generasi memiliki tantangan sejarah yang berbeda. Jika generasi 1945 memperjuangkan kemerdekaan politik, maka generasi hari ini memikul tanggung jawab membangun kedaulatan ekonomi, memperkuat persatuan nasional, dan menghadirkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Pada titik ini, gagasan tentang pasal 33, persatuan nasional, dan Indonesia Emas 2045 menemukan relevansinya dalam bentuk yang paling nyata. *