Jakarta, INDONEWS.ID — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak rencana perdamaian 15 poin yang diusulkan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Jalur Gaza.

Netanyahu menegaskan Israel tidak akan menarik pasukannya dari Gaza sebelum Hamas sepenuhnya melucuti senjata.

“Israel menolak dokumen 15 poin tersebut,” kata Netanyahu dalam rapat Kabinet Israel, Minggu (9/8).

“Militer Israel tidak akan melakukan penarikan pasukan apa pun, sampai Hamas benar-benar melucuti senjatanya, dan akan terus menggagalkan ancaman terhadap pasukan serta warga kami,” lanjutnya.

Netanyahu mengatakan pemerintah Israel saat ini masih berkomunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat terkait rencana tersebut. Namun, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Gedung Putih maupun Trump mengenai penolakan Israel.

Menurut Netanyahu, sejumlah gagasan dalam rencana tersebut dapat diterima Israel, sementara sebagian lainnya tidak dapat disetujui.

“Mereka memiliki gagasan-gagasan, sebagian dapat kami terima dan sebagian tidak, dan kami tahu bagaimana harus bersikap tegas dalam hal-hal ini,” ujarnya.

Dalam rapat kabinet tersebut, Netanyahu juga menegaskan sikap politiknya terkait pembentukan negara Palestina. Ia menyatakan, selama dirinya masih menjabat sebagai perdana menteri, Israel tidak akan mengizinkan berdirinya negara Palestina.

Netanyahu juga menekankan bahwa pelucutan senjata Hamas harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar formalitas. Menurut dia, proses tersebut harus mencakup seluruh persenjataan milik Hamas, termasuk senjata ringan.

“Keinginan Israel akan pelucutan senjata yang nyata, bukan pelucutan senjata yang semu, yang berarti penyingkiran seluruh persenjataan, termasuk senjata ringan,” kata Netanyahu.

Hamas Tetap Dukung Rencana Perdamaian

Berbeda dengan sikap pemerintah Israel, Hamas menyatakan tetap berkomitmen untuk melaksanakan rencana perdamaian tersebut secara penuh.

Hamas juga mendesak mediator dan negara-negara penjamin untuk menjalankan tanggung jawab mereka guna mencegah pelanggaran yang dapat menggagalkan proses perdamaian.

“Kami mengharapkan para mediator dan pihak penjamin dari AS untuk menekan Netanyahu dan pemerintahannya agar mematuhi peta jalan tersebut, serta tidak menghambat prosesnya demi alasan politik internal maupun pemilu,” kata anggota biro politik Hamas, Bassemm Naim, kepada AFP.

Sebelumnya, pada 30 Juli, Trump mengumumkan kesepakatan yang disebutnya sebagai kesepakatan “bersejarah”. Salah satu poin utama kesepakatan tersebut adalah pelucutan senjata secara penuh terhadap Hamas dan seluruh kelompok bersenjata lainnya di Jalur Gaza.

Rencana tersebut merupakan hasil kerja Board of Peace, badan yang dipimpin Amerika Serikat dan diresmikan pada Februari 2026. Dewan tersebut beranggotakan sekitar 40 negara.

BoP mengusulkan 15 poin sebagai kerangka perdamaian di Jalur Gaza. Selain pelucutan senjata Hamas, rencana tersebut mencakup penghancuran fasilitas produksi militer, gudang persenjataan, serta jaringan terowongan yang digunakan kelompok tersebut.

Penolakan Netanyahu terhadap rencana tersebut berpotensi menjadi hambatan baru bagi upaya perdamaian di Gaza, terutama terkait isu pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel.