indonews

indonews.id

Peringati HUT ke-81 RI di Lokasi Bencana, Pemerintah Tegaskan Percepatan Penanganan Darurat Gempa M 7,7 Flores

Menko PMK) Pratikno menyatakan bahwa kehadiran jajaran menteri dan pimpinan lembaga di NTT sejak hari pertama kejadian merupakan bentuk kepedulian serta komitmen pemerintah untuk mendampingi masyarakat terdampak.

Reporter: very
Redaktur: very
zoom-in Peringati HUT ke-81 RI di Lokasi Bencana, Pemerintah Tegaskan Percepatan Penanganan Darurat Gempa M 7,7 Flores
Upacara bendera memperingati HUT ke-81 RI di Kabupaten Manggarai, Ruteng, Flores, NTT. (Foto: BNPB)

Manggarai, INDONEWS.ID - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan berkomitmen mempercepat penanganan darurat dan pemulihan pascadampak gempabumi M 7,7 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penegasan ini disampaikan langsung di sela-sela Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang berlangsung di Lapangan Motang Rua, Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, Senin (17/8).

Menko PMK) Pratikno menyatakan bahwa kehadiran jajaran menteri dan pimpinan lembaga di NTT sejak hari pertama kejadian merupakan bentuk kepedulian serta komitmen pemerintah untuk mendampingi masyarakat terdampak.

"Sejak hari pertama kejadian, kita sudah berada di NTT untuk meninjau lapangan dan membahas percepatan pemulihan," ujar Menko PMK Pratikno usai mengikuti Upacara Bendera HUT ke-81 RI di Ruteng, seperti dikutip dari siaran pers Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Pratikno menambahkan, penanganan darurat dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi di berbagai titik terdampak. Jajaran pemerintah membagi tugas menyisir wilayah yang membutuhkan bantuan cepat, seperti pergerakan bantuan logistik menuju Kecamatan Reo di Manggarai hingga wilayah terisolir di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka.

Koordinasi intensif juga terus dilakukan bersama Satuan Tugas (Satgas) DPR RI serta kementerian/lembaga terkait melalui sistem luring maupun video conference guna memastikan masa tanggap darurat berjalan efektif.



BNPB Perkuat Logistik, Armada, dan Data Pemulihan Permukiman

Memperkuat arahan Menko PMK, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto membeberkan kesiapan strategi serta pengerahan sumber daya logistik dan armada penanganan di lapangan.

Kepala BNPB menjelaskan bahwa Posko Nasional di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, telah menampung dan menyalurkan bantuan logistik, termasuk 50.000 paket bantuan dari Presiden RI. Bantuan tersebut diteruskan ke dua posko utama di NTT, yakni Posko Labuan Bajo dan Posko Maumere. 

Logistik dari Posko Utama Labuan Bajo dikerahkan untuk melayani wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara Posko Maumere melayani Kabupaten Sikka, Ende, dan Nagekeo.

Untuk menembus kendala geografis dan wilayah terisolir, BNPB bersama unsur gabungan menyiagakan armada darat, laut, dan udara secara maksimal. Pada jalur udara, disiagakan 6 pesawat di Labuan Bajo dan 5 pesawat di Maumere, termasuk helikopter pendukung untuk evakuasi medis darurat. 

Sementara pada jalur darat, dilakukan mobilisasi truk-truk logistik ukuran besar di titik-titik penyaluran utama, yang didukung pula oleh pengoperasian kapal Pelni dan kapal feri pada jalur laut menuju wilayah kepulauan seperti Pulau Palue.

Terkait pemutakhiran data dampak bencana, Kepala BNPB mengonfirmasi jumlah korban meninggal dunia per hari ini tercatat sebanyak 54 jiwa, sementara pendataan korban luka-luka masih terus berjalan secara dinamis.

Suharyanto menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan kerusakan secara paralel dan berjenjang by name by address tanpa harus menunggu data rampung 100 persen, agar intervensi perbaikan bisa langsung dieksekusi.

"Pendataan rumah masyarakat yang rusak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat menjadi prioritas utama kami. Kerusakan fasilitas umum seperti kantor bupati menjadi prioritas berikutnya setelah pemukiman warga terpenuhi,” ujar Suharyanto.

"Pendataan tidak perlu menunggu selesai semua, begitu ada data valid yang masuk, perbaikan langsung kita proses agar penanganan berjalan lebih cepat," pungkasnya. *

© 2025 indonews.id.
All Right Reserved
Atas