Penulis : Antony Zeidra Abidin

Pada Oktober 1978, saya bertemu Talcott Parsons di Harvard University. Ruangannya tidak besar, bahkan kecil. Kami berbincang tentang banyak hal, 

terutama tentang negara maju. Lalu saya bertanya: bagaimana dengan Indonesia? Jawabannya jelas. Ia mengaku belum pernah ke Indonesia dan tidak pernah melakukan riset lapangan di sana.

Lain halnya dengan Tiongkok. Kesan saya, Parsons memberi perhatian khusus pada negeri itu. Ia tampak sangat optimis bahwa Tiongkok akan maju. Sejarah membuktikan dugaan itu benar. Hanya beberapa bulan setelah pertemuan kami, Tiongkok memulai reformasi ekonomi di bawah Deng Xiaoping. Sejak itu, lompatannya luar biasa.

Sampai hari ini saya bertanya-tanya. Mengapa Parsons enggan menjawab pertanyaan saya tentang prospek Indonesia? Ia sosiolog paling terkemuka pada masanya.

Saya tidak punya jawaban pasti. Parsons wafat pada 1979, tidak lama setelah pertemuan itu. Yang ada hanya tafsir. Izinkan saya menyampaikan beberapa.

Tafsir pertama adalah kejujuran ilmiah. Parsons seorang teoretikus besar, tetapi ia tidak bicara tentang apa yang belum ia kaji. Bagi ilmuwan sejati, diam lebih terhormat daripada menebak.

Tafsir kedua menyangkut kerangka teorinya sendiri. Menurut Parsons, kemajuan menuntut lembaga yang terdiferensiasi. Hukum harus berlaku universal, birokrasi harus profesional, dan pasar harus terpisah dari kekuasaan.

Bagaimana Indonesia pada 1978? Negara kita baru sepuluh tahun di bawah Orde Baru. Stabilitas terjaga dan ekonomi ditopang lonjakan harga minyak. Namun kekuasaan sangat terpusat.

Mungkin Parsons melihat ada tanda yang belum jelas. Pertumbuhan ada, tetapi apakah lembaga penopangnya sudah kuat? Pertanyaan itu sulit dijawab tanpa penelitian lapangan Tafsir ketiga adalah pengaruh bahasa dan ilmu di sekitarnya. Di Harvard, Departemen Hubungan Sosial yang didirikan Parsons melahirkan Clifford Geertz.

Geertz meneliti Jawa dengan sangat mendalam.

Geertz melukiskan pertanian Jawa yang padat karya namun sulit naik kelas. Ia menyebutnya involusi. Mungkin Parsons menghormati wilayah keahlian para koleganya itu.

Tiongkok punya cerita lain. Peradabannya tua, negaranya terpusat, dan birokrasinya berakar panjang. Bagi seorang teoretikus, ada fondasi kelembagaan yang bisa dibaca.

Kini, setelah bertahun-tahun, jawaban Parsons yang tidak diucapkan itu justru terasa berarti. Ia seolah mengajari saya bahwa masa depan bangsa tidak bisa ditebak dari kejauhan. Prediksi tentang Tiongkok tepat, tetapi pertumbuhan tinggi di sana punya harga. Ruang kebebasan sipil sempit dan pengawasan kekuasaan lemah. Kemajuan ekonomi dan kemajuan tatanan tidak selalu berjalan seiring.

Bagi Indonesia, pelajarannya jelas. Kita tidak boleh hanya meniru angka pertumbuhan bangsa lain. Kita perlu membangun tatanan yang adil dan bisa 

dipercaya.

Kerangka Parsons memberi kita ukuran. Apakah hukum berlaku sama bagi semua? Apakah jabatan diisi berdasarkan kemampuan? Apakah nilai bersama masih menyatukan kita?

Bila jawabannya ya, target 8 persen bukan mimpi. Bila tidak, angka setinggi apapun akan rapuh. Itulah pelajaran dari ruang kecil di Harvard, lebih dari empat puluh tahun lalu.

Mungkin Parsons diam karena ia tahu satu hal. Masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh ramalan seorang profesor, tetapi oleh pilihan bangsa Indonesia sendiri.