Penulis : Antony Zeidra Abidin
Buku Why Nations Fail ditulis oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson. Keduanya pemenang Hadiah Nobel bidang ilmu ekonomi. Karena itu, gagasan mereka layak dipertimbangkan serius.
Tesis mereka sederhana. Bangsa menjadi kaya atau miskin bukan karena geografi, budaya, atau nasib. Penyebabnya adalah institusi politik dan ekonomi yang dibangun manusia.
Ada dua jenis institusi. Institusi inklusif memberi ruang bagi rakyat untuk berusaha, berpendapat, dan mengawasi penguasa. Institusi ekstraktif memusatkan kekuasaan dan kekayaan pada segelintir elite.
Bangsa yang makmur memiliki institusi inklusif. Hukum berlaku sama bagi semua. Kekuasaan dibatasi dan diawasi. Bangsa yang gagal dikuasai elite yang menyedot hasil kerja rakyat.
Kini kita lihat program Presiden Prabowo. Ada Makan Bergizi Gratis, Danantara, koperasi desa, swasembada pangan, dan hilirisasi. Tujuannya mulia: gizi anak, kedaulatan pangan, dan nilai tambah bagi bangsa.
Masalahnya bukan pada niat. Persoalannya ada pada cara program dijalankan. Sebagian besar program bersifat sangat terpusat. Keputusan dan anggaran besar berkumpul di lingkaran kecil kekuasaan.
Menurut kerangka buku ini, itulah tanda bahaya. Program sebaik apa pun akan rapuh bila pengawasannya lemah. Tanpa pengawasan, program mudah dibajak oleh kepentingan elite.
Ambil contoh Makan Bergizi Gratis. Anggarannya sangat besar. Kasus keracunan dan keluhan soal kualitas muncul di banyak daerah. Pertanyaannya: siapa yang mengawasi, dan siapa yang menikmati proyek ini?
Danantara juga patut dicermati. Dana kelolaan raksasa berada di bawah pengelolaan yang belum sepenuhnya transparan. Buku ini mengingatkan bahwa sumber daya besar tanpa akuntabilitas adalah resep institusi ekstraktif.
Peran militer dalam urusan sipil juga meluas. Pemangkasan anggaran dilakukan mendadak. Kritik publik sering dijawab dengan kecurigaan, bukan dengan dialog. Ini menyempitkan ruang koreksi yang justru dibutuhkan.
Acemoglu dan Robinson juga menyebut adanya pertumbuhan di bawah institusi ekstraktif. Pertumbuhan seperti itu bisa nyata, tetapi tidak bertahan lama. Sebab, tidak ada inovasi dan tidak ada kepercayaan yang menopangnya.
Indonesia punya modal berharga: reformasi 1998. Reformasi membatasi kekuasaan, membuka pers, dan memberi pemilu yang bebas. Itulah fondasi institusi inklusif kita. Buku ini mengajarkan bahwa fondasi tersebut bisa terkikis pelan-pelan.
Bagi saya, ada pergeseran perasaan yang nyata. Pada awalnya saya optimis dan berharap banyak pada visi Prabowo. Cita-cita kedaulatan pangan dan gizi anak adalah cita-cita kita semua.
Namun melihat perkembangan sekarang, saya mulai pesimis. Ketidakpuasan publik yang cukup tinggi bukan sekadar suara oposisi. Ia adalah sinyal bahwa rakyat merasa tidak dilibatkan dan tidak didengar.
Apa jalan keluarnya? Buku ini memberi jawaban tegas. Perkuat institusi, jangan perkuat orang. Jadikan program berbasis hukum, data terbuka, dan pengawasan independen.
Beri ruang bagi DPR, pers, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mengkritik. Kritik bukan ancaman bagi pemerintah. Kritik adalah pagar yang menjaga program tetap di jalurnya.
Presiden masih punya waktu. Bila beliau memilih membuka diri dan menguatkan institusi, program-programnya bisa berhasil. Bila tidak, sejarah dalam buku ini menunjukkan ujung yang sudah berulang kali terjadi.
Bangsa tidak gagal karena kurang niat baik. Bangsa gagal karena institusinya tidak sanggup menahan godaan kekuasaan. Itulah pelajaran utama buku ini bagi kita semua.