Jakarta, INDONEWS.ID - Indonews.id kembali menyajikan tulisan dari meja redaksi atau catatan redaksi yang rutin dilakukan sekali sepekan dengan mengangkat isu publik yang tengah berkembang dan patut diperbincangkan.

Kali ini, catatan redaksi ditulis oleh Rikard Djegadut selaku Pemimpin Redaksi Indonews.id yang membahas mengenai kegaduhan elite politik soal wacana pemakzulan dan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di tengah beban hidup rakyat yang kian berat.

Selamat membaca!

Di tengah kehidupan yang semakin menuntut, masyarakat kembali disuguhi kegaduhan para elite politik. Perdebatan soal pemakzulan dan kabar niat mundur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyedot perhatian ruang publik Tanah Air. 

Sejumlah anggota DPR menggulirkan hak menyatakan pendapat. Bahkan, lebih dari 100 para wakil rakyat kita di Senayan disebut-sebut telah menandatangani petisi mempersoalkan kelayakan Gibran.

Sementara itu, Istana menggelar konferensi pers yang mengejutkan, menyebut Sang Wapres -- yang dijuluki sebagai "anak haram konstitusi" disebut-sebut telah menyampaikan niat mundur dari jabatan kepada Presiden. Prosesnya belum resmi.

Namun, di luar gedung kekuasaan, persoalan rakyat tidak ikut berhenti. Harga kebutuhan terus menjadi beban, mencari pekerjaan bukan perkara mudah, mengurus administrasi sering kali berbelit, sementara biaya pendidikan dan kesehatan harus tetap dipenuhi. 

Urusan makan minum anak istri di rumah, biaya sekolah anak-anak dan seribu urusan lainnnya tidak bisa berhenti. Semua harus tetap dipenuhi. Korban gempa di Flores masih menjerit soal janji perbaikan rumah dan pemulihan ekonomi yang dijanjikan. Para korban karhutla di sejumlah daerah masih menunggu janji pemerintah. Sederet persoalan lainnya masih nankring di tongkrongan agenda para elit. 

BPS mencatat harga bahan makanan naik 5,61 persen secara tahunan pada Oktober 2026. Pengangguran pada Agustus 2026 masih 7,38 juta orang, dan hampir 58 persen pekerja menggantungkan hidup di sektor informal. Sebanyak 22,93 juta penduduk juga masih tercatat miskin pada Maret 2026. PHK marak di mana-mana. 

Bagi masyarakat, siapa yang duduk di kursi kekuasaan bukan persoalan utama. Mereka tidak terlalu peduli siapa yang bertahan atau mundur. Yang mereka tunggu adalah pekerjaan, harga terjangkau, pelayanan publik yang mudah, dan kehidupan yang lebih layak.

Elite boleh terus gaduh memperebutkan jabatan dan kekuasaan. Tetapi jangan sampai lupa, rakyat memilih pemimpin bukan untuk menyaksikan drama politik, melainkan untuk merasakan perubahan dalam kehidupan mereka.

Mari Tttap waras di negeri yang makin kehilangan akal!

Rikard Djegadut

Pemimpin Redaksi INDONEWS.ID