Surat Mundur Gibran Tak Sebut Alasan, Padahal Sehari Sebelumnya 120 Anggota DPR Teken Usulan HMP
Surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak mencantumkan alasan. Surat itu datang sehari setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi meneken usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadapnya.
Reporter: Rikard Djegadut
Redaktur: Rikard Djegadut
Jakarta, INDONEWS.ID - Surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia tidak memuat satu pun alasan. Surat itu tiba di meja pimpinan MPR sehari setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi meneken usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.
Gibran tiba di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.16 WIB, Kamis (12/11/2026). Pagi harinya ia lebih dulu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana. Di Senayan, ia menyerahkan surat itu langsung kepada Ketua MPR Ahmad Muzani.
Dalam surat yang dibacakan Muzani di hadapan wartawan, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden masa jabatan 2024-2029 atas permintaan sendiri. Ia menyebut keputusan itu diambil dengan sadar demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran pemerintahan.
"Tidak ada alasan yang disebutkan di sini," kata Muzani, seperti dikutip dari detik.com.
Muzani menambahkan, surat yang sama juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo. Gibran, menurut dia, meminta MPR segera memproses surat tersebut.
Paripurna HMP batal tiga jam sebelum dimulai
Kedatangan Gibran ke Senayan langsung mengubah agenda DPR. Rapat paripurna yang dijadwalkan pukul 14.00 WIB untuk membacakan usulan HMP dibatalkan sekitar pukul 11.00 WIB lewat rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah, sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia.
Usulan HMP itu diteken 120 anggota DPR dari delapan fraksi sehari sebelumnya. Rinciannya, PKS 28 orang, NasDem 19, PKB 18, Demokrat 18, PDI Perjuangan 14, Golkar 11, Gerindra 11, dan PAN 1.
Para pengusul umumnya berpendapat Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Mereka merujuk pada dua putusan, dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yang mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran.
Politikus PKB Muhammad Khozin, salah satu pengusul, menilai usulan HMP kehilangan objek setelah Gibran mundur. Menurut dia, tujuan HMP adalah menindaklanjuti dugaan tidak terpenuhinya syarat jabatan wakil presiden.
Gibran bicara soal titipan
Pada malam harinya, Gibran menyampaikan pesan perpisahan lewat video di kanal YouTube Sekretariat Wakil Presiden. Ia tidak menguraikan alasan pengunduran dirinya secara rinci. Ia menyebut "jabatan hanya titipan sementara, sedangkan keutuhan dan masa depan bangsa adalah segalanya", seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Gibran juga mengakui keputusannya menerima permintaan Prabowo untuk maju sebagai calon wakil presiden mengecewakan partai yang membesarkannya. Ia menyebut keputusan saat itu sebagai pergulatan batin yang tidak ringan.
Prabowo menyatakan menerima surat itu dengan berat hati dan menilai langkah Gibran sebagai sikap kenegarawanan. Dari Solo, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut mundurnya Gibran sebagai dinamika politik biasa dan menegaskan keluarganya tetap mendukung pemerintahan Prabowo.
Kantor berita Reuters, seperti dikutip Viva, menyebut pengunduran diri ini sebagai mundurnya pejabat puncak Indonesia yang paling menonjol sejak Soeharto pada 1998.
Kursi wakil presiden kini kosong. MPR menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) untuk menyusun jadwal sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti.*
(Rikard Djegadut)