Gerindra Ikut Teken, Begini Hitungan Kursi agar HMP Pemakzulan Gibran Lolos di Paripurna DPR

Jakarta, INDONEWS.ID – Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan masuk Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026). Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi telah membubuhkan tanda tangan, termasuk 11 anggota Fraksi Gerindra, partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Angka 120 pengusul memang sudah jauh melampaui syarat minimal. Namun, perjalanan HMP hingga benar-benar menjadi sikap resmi DPR masih panjang dan bergantung pada hitungan kursi di ruang paripurna.

Peta Pengusul

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengumumkan jumlah pengusul usai menerima perwakilan para inisiator, Rabu (11/11/2026). "Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan, dikutip CNN Indonesia.

Rinciannya, Fraksi PKS menyumbang 28 pengusul, NasDem 19, PKB 18, Demokrat 18, PDI Perjuangan 14, Golkar 11, Gerindra 11, dan PAN satu orang. Dengan komposisi itu, usulan HMP datang dari hampir semua kekuatan politik di Senayan, baik partai pendukung pemerintah maupun di luar koalisi.

Para pengusul berpijak pada Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang MD3, yang mengatur pendapat DPR atas dugaan presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Mereka merujuk pada putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah.

Butuh Ratusan Suara

Usulan HMP cukup diajukan paling sedikit 25 anggota. Tantangan sebenarnya ada di paripurna. Usulan baru menjadi HMP bila disetujui rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR, dengan keputusan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir.

DPR periode 2024–2029 beranggotakan 580 orang. Artinya, paripurna setidaknya harus dihadiri 387 anggota. Jika kehadiran persis di angka itu, HMP membutuhkan dukungan minimal 258 suara, lebih dari dua kali lipat jumlah pengusul saat ini.

Jika lolos, pendapat DPR itu harus diuji Mahkamah Konstitusi. Bila MK membenarkan, DPR meneruskan usul pemberhentian ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menjadi penentu akhir.

Undangan Belum Disebar

Rapat paripurna direncanakan berlangsung pukul 14.00 WIB. Namun, hingga Rabu malam, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut undangan resmi belum disebarkan. Saan memastikan usulan akan diteruskan melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum dibacakan di paripurna.

Langkah DPR ini bergulir di tengah kabar Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Hingga kini belum ada pengunduran diri resmi. Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dengan demikian, dua jalur kini berjalan bersamaan: jalur hukum di PTUN dan jalur politik di Senayan. Hasil paripurna hari ini akan menunjukkan seberapa kuat dorongan politik terhadap kursi wakil presiden. (Rikard Djegadut)