indonews

indonews.id

Target Meleset, Kode Etik Laut China Selatan Baru 80 Persen dan Kini Diwariskan ke Singapura

Filipina mengakhiri masa keketuaan ASEAN tanpa menuntaskan Code of Conduct Laut China Selatan. Dua isu paling alot masih terbuka.

Reporter: Rikard Djegadut
Redaktur: Rikard Djegadut
zoom-in Target Meleset, Kode Etik Laut China Selatan Baru 80 Persen dan Kini Diwariskan ke Singapura
Peta Laut Natuna Utara yang dirilis Badan Informasi Geospasial (Foto: Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia/Wikimedia Commons, Public domain)

Jakarta, INDONEWS.ID – Filipina akan menyerahkan kursi Ketua ASEAN kepada Singapura tanpa membawa pulang target utamanya: Kode Etik atau Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan. Perundingan yang sudah berjalan lebih dari dua dekade itu baru mencapai sekitar 80 persen.

Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro menyampaikan hal itu di sela KTT ke-49 ASEAN di Manila, Minggu (15/11/2026). Menurut Reuters, ASEAN dan China baru menyepakati sementara sekitar 80 persen draf. Lazaro menyebut perundingan sudah "selesai secara substansial", tetapi sejumlah isu kunci belum terpecahkan.

Dua isu paling alot adalah apakah COC akan mengikat secara hukum dan sejauh mana cakupan geografisnya. Negara-negara Asia Tenggara menginginkan kode etik yang berpijak pada hukum internasional. Mereka berulang kali menuding Beijing mengabaikan hukum internasional saat mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan.

Ada sedikit kemajuan. Kantor berita Bernama melaporkan para pihak sepakat soal hubungan COC dengan Deklarasi Perilaku Para Pihak (DOC) yang tidak mengikat dan diteken pada 2002. Mereka juga sepakat COC tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga menjadi wadah kerja sama maritim praktis.

Filipina sejak Januari menjadikan Laut China Selatan prioritas utama keketuaannya dan berkomitmen menuntaskan COC tahun ini. Target itu sejak awal diragukan. Wu Shicun, pendiri National Institute for South China Sea Studies di China, sebelumnya menilai penandatanganan COC pada 2026 sama sekali tidak mungkin.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. kemudian meminta ASEAN dan China menahan diri serta menyelesaikan sengketa secara damai. Perundingan kini berlanjut pada 2027 di bawah keketuaan Singapura, bertepatan dengan 60 tahun berdirinya ASEAN.

Empat anggota ASEAN, yakni Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, memiliki klaim yang tumpang tindih dengan China. Indonesia bukan negara pengklaim, tetapi perairan di utara Natuna kerap bersinggungan dengan klaim sembilan garis putus-putus China. Karena itu, nasib COC juga menyangkut kepastian hukum di halaman depan maritim Indonesia.

Putusan mahkamah arbitrase internasional di Den Haag pada 2016 telah menolak klaim hak historis China atas sebagian besar Laut China Selatan. Namun, tanpa kode etik yang mengikat, gesekan di lapangan terus berulang. Dua hari sebelum pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila pada Juli lalu, misalnya, kapal China dan Filipina bentrok di dekat Second Thomas Shoal.

(Rikard Djegadut)

© 2025 indonews.id.
All Right Reserved
Atas