indonews

indonews.id

Jika Pengesahan RUU Perampasan Aset Tetap Dipaksakan, Koalisi Akan Menempuh Pengujian Formil dan Material di MK

Koalisi menolak RUU Perampasan Aset Palsu, yang cara pembentukannya sengaja ditutup oleh DPR karena menyusun isi yang menumpulkan instrumen perampasan aset di hadapan pelaku besar.

Reporter: very
Redaktur: very
zoom-in Jika Pengesahan RUU Perampasan Aset Tetap Dipaksakan, Koalisi Akan Menempuh Pengujian Formil dan Material di MK
Demonstrasi RUU Perampasan Aset. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya tengah dikebut menuju pengesahan di tingkat paripurna, sementara naskah resminya tidak pernah dibuka kepada publik.

Undang-undang ini adalah mimpi publik selama puluhan tahun. UU tersebut adalah alat untuk benar-benar merampas aset koruptor, memulihkan kerugian negara, dan menjangkau hasil korupsi masa lalu yang selama ini lolos.

Harapan itu bertumpu pada dua kemampuan yaitu merampas kekayaan yang tidak wajar - harta yang tak sepadan dengan penghasilan dan tak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) - dan menjangkau hasil kejahatan, termasuk yang terjadi sebelum undang-undang ini lahir.

“Keduanya justru lemah dalam draft naskah yang beredar: pasal mengenai kekayaan tidak wajar dihapus dan daya jangkau ke masa lalu ditutup lewat ketentuan non-retroaktif. Alih-alih memperkuat rezim LHKPN dengan membuat harta tidak terlapor dapat dirampas — persis yang diusulkan KPK — draf ini justru membuang instrumen itu sama sekali,” ujar aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dia mengatakan bahwa Koalisi Advokasi Perampasan Aset selama ini konsisten sejak awal untuk mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara. Namun, koalisi juga menolak RUU Perampasan Aset Palsu, yang cara pembentukannya sengaja ditutup oleh DPR karena menyusun isi yang menumpulkan instrumen perampasan aset di hadapan pelaku besar.

 

Keterbukaan: Cacat Formil Perumusan UU

Sejak penyusunan hingga tahap Tim Perumus/Tim Sinkronisasi, naskah RUU, Naskah Akademik, dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tidak pernah dipublikasikan melalui kanal resmi DPR maupun Sistem Informasi Legislasi. Draf lurus hasil Timus/Timsin tertanggal 16 November 2026 pun hanya beredar terbatas. Hal ini merupakan pelanggaran kewajiban hukum:

•       Pasal 88, 89, dan 96 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 mewajibkan penyebarluasan naskah sejak penyusunan hingga pembahasan, dan menjamin setiap rancangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

•       Pasal 46 UU yang sama mewajibkan harmonisasi oleh Badan Legislasi untuk RUU inisiatif DPR; ketiadaannya memperkuat dugaan cacat formil.

•       UU No. 14 Tahun 2008 menempatkan rancangan yang sedang dibahas sebagai informasi publik yang wajib terbuka.

Koalisi telah menempuh jalur hukum, mulai dari menelusuri kanal resmi sejak September hingga melayangkan somasi yang jatuh tempo 16 November. Semua upaya diabaikan dan pembahasan tetap melaju. Itikad menutup yang terdokumentasi inilah yang menjadikan setiap temuan substansi sekaligus bahan uji formil ke Mahkamah Konstitusi.

 

Partisipasi: Bermakna di Atas Kertas, Formalitas dalam Praktik

Partisipasi bermakna punya ukuran hukum yang tegas dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020: hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan. Ketiganya mustahil dipenuhi atas naskah yang tertutup. Rapat Dengar Pendapat Umum digelar tanpa naskah di tangan publik, sehingga masukan diberikan “buta” dan mudah dibantah dengan dalih bukan atas naskah yang dibahas.

Lebih dari itu, komposisi peserta RDPU selektif dan tidak transparan. Pada titik paling krusial — RDPU 26–27 Oktober yang menyentuh kekayaan tidak wajar — suara “masyarakat sipil” yang menolak illicit enrichment justru datang dari JAMAK (Jaringan Advokat dan Masyarakat Anti Kriminalisasi, diwakili Yupen Hadi) dan akademisi (Prof. Said Karim, Universitas Hasanuddin) (justisio, 28 Okt 2026), yakni spektrum perlindungan hak dan “jangan asal rampas”. Sebaliknya, koalisi antikorupsi yang justru mendorong instrumen ini — ICW, TII, Auriga, ICJR, IM57+, dan lainnya — berada di luar pembahasan substansi dan harus menuntut keterbukaan dari luar sejak RUU masuk Prolegnas (NU Online). Partisipasi yang memilah peserta dan menutup naskah bukanlah partisipasi yang bermakna.

Spektrum peserta, kata Ibrahim, condong ke penegak, akademisi, advokat perlindungan hak, dan ormas mahasiswa/keagamaan.

“Koalisi masyarakat sipil antikorupsi — ICW, TII, Auriga, ICJR, IM57+, dan lainnya — tidak diundang ke pembahasan substansi, dan harus menuntut keterbukaan dari luar,” ujarnya.

Ketika isu paling krusial, kekayaan tidak wajar, dibahas pada 26–27 Oktober, pihak yang hadir justru menolaknya — sementara KPK yang memintanya dan koalisi yang mendorongnya tidak pernah dihadirkan dan berada di meja itu.

Ibrahim mengungkapkan bahwa substansi pasal yang dihadirkan di dalam UU tersebut merupakan norma tanpa kekuatan. Dibanding draf pemerintah 2023, draf 16 November mempertahankan cangkang perampasan tanpa pemidanaan (NCB, in rem) tetapi melemahkan intinya.


Pelajaran dari Kasus: Mengapa Instrumen Ini Penting

Tiga kasus menunjukkan persis kelemahan yang kini dibiarkan dalam draf.

Pertama, kasus Soeharto, hasil korupsi masa lalu yang nyaris tak tersentuh. Perkara pidananya dihentikan (SP3) dengan alasan kesehatan; negara hanya menang sebagian lewat gugatan perdata terhadap Yayasan Supersemar (Putusan MA 2015: yayasan dihukum membayar sekitar USD 315 juta dan Rp139,2 miliar). Kekayaan yang diduga berasal dari penyalahgunaan kekuasaan selama puluhan tahun sebagian besar tak pernah dipulihkan. Inilah alasan daya jangkau ke masa lalu penting — dan ketentuan non-retroaktif (Pasal 72) justru menutup pintu itu.

Kedua, Tengku Azmun Jafar, perintah perampasan besar, eksekusi kecil. Mantan Bupati Pelalawan dalam perkara korupsi kehutanan (penerbitan izin IUPHHK). Pengadilan sempat memerintahkan perampasan aset bernilai lebih dari Rp1 triliun dari korporasi penerima izin, tetapi aset itu “menguap”, sementara uang pengganti yang benar-benar dieksekusi hanya Rp12,367 miliar (MA No. 736 K/Pidsus/2009). Inilah alasan penelusuran, pemblokiran, dan pengelolaan aset yang kuat dan independen penting — sedangkan draf justru membuka penjualan sebelum inkracht dan menaruh pengelolaan di tangan eksekutif.

Setya Novanto, jurang antara LHKPN dan kerugian. Perkara korupsi e-KTP dengan kerugian negara sekitar Rp2,3 triliun; LHKPN-nya tercatat sekitar Rp114,76 miliar, sedangkan uang pengganti yang dieksekusi hanya di kisaran Rp49,5 miliar — sekitar 2% dari kerugian. Inilah alasan illicit enrichment dan penguatan LHKPN penting: tanpa kemampuan merampas kekayaan yang tak sepadan dan tak terlapor, pemulihan selalu jauh di bawah kerugian. Justru instrumen itu yang dihapus.

Ibrahim mengatakan, benang merah yang menentukannya bukan sekadar ada-tidaknya undang-undang perampasan aset, melainkan apakah ia mampu menjangkau masa lalu, melacak dan mengelola aset secara independen, serta merampas kekayaan tak wajar. Draf 16 November yang kami dapat terbukti melemahkan ketiganya.


RUU dan Standar Internasional (UNCAC/StAR)

Indonesia meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006. Diukur dengan standar itu, draf mundur di sisi yang justru paling penting.

•       Perampasan tanpa pemidanaan (NCB) mendapat dasar dalam UNCAC Pasal 54 ayat (1) huruf c, yang mendorong negara mengatur perampasan tanpa putusan pidana ketika pelaku tak dapat dituntut karena meninggal, melarikan diri, atau tidak hadir. Instrumen ini juga praktik baik yang didorong Stolen Asset Recovery Initiative (StAR, Bank Dunia–UNODC).

•       Penghapusan illicit enrichment menjauh dari UNCAC Pasal 20, yang merekomendasikan negara mempertimbangkan perampasan peningkatan kekayaan pejabat yang tak dapat dijelaskan secara wajar dari penghasilan

sahnya. Benar bahwa Pasal 20 bersifat rekomendatif dan tunduk pada sistem hukum nasional — tetapi itu alasan untuk merancangnya dengan pengaman, bukan membuangnya, apalagi ketika KPK sendiri memintanya.

•       Meleset dari semangat asset recovery. Non-retroaktif dan ambang yang dinaikkan mempersempit daya pulih yang menjadi inti Bab V UNCAC tentang pengembalian aset; sedangkan pedoman pengelolaan aset StAR menekankan lembaga pengelola yang profesional, transparan, dan independen — bukan di bawah kendali penuh eksekutif.

Dengan kata lain, draf mengambil bagian UNCAC yang mudah (mekanisme acara NCB) dan meninggalkan bagian yang menggigit (illicit enrichment dan independensi pengelolaan).


Potensi Risiko Penyalahgunaan Undang -Undang

Kritik ini menyangkut desain, dari substansi isi Rumusan Undang Undang Sejumlah ketentuan, bila berdiri bersama, membuka ruang penyalahgunaan:

•       Lingkup luas tanpa pengawas independen. Enam bidang tindak pidana (Pasal 4) dipadukan dengan pengelola dan pengawas yang sama-sama bentukan Presiden (Pasal 53, 61) menimbulkan risiko penentuan sasaran yang selektif atau politis — persis kekhawatiran yang telah disuarakan publik agar RUU tak menjadi alat politisasi hukum.

•       Aset dijual sebelum putusan tetap (Pasal 54 ayat (2) huruf a, 57, 58) membuka celah aset berpindah tangan sebelum kepastian hukum.

•       Upaya hukum dipangkas (hanya kasasi; larangan keberatan bagi DPO/in absentia) mengurangi koreksi atas kekeliruan.

•       Pidana mati diselipkan (Pasal 4 ayat (2)) menambah bobot kekuasaan memidana dalam satu paket yang kendalinya terpusat.

Yang hilang, kata Ibrahmi, adalah pengamannya: pengawasan independen, kriteria terbuka, dan transparansi registri aset yang dikunci di dalam undang-undang. Tanpa itu, kekuatan besar bertemu akuntabilitas yang lemah — kombinasi yang berbahaya pada instrumen seampuh perampasan aset yang dibentuk oleh DPR


Rekomendasi dan Sikap

Tiga tuntutan inti kepada DPR dan Pemerintah:

1.   Cabut RUU Perampasan Aset Palsu.

2.   Buka naskah RUU, Naskah Akademik, dan DIM RUU; tunda pengesahan hingga partisipasi bermakna benar-benar terpenuhi.

3.   Kembalikan perampasan atas kekayaan tidak wajar dan turunkan kembali ambang nilai.

4.   Kunci kelembagaan pengelola dan pengawas aset yang independen di dalam undang-undang, bukan menyerahkannya ke Peraturan Presiden.

“Bila pengesahan tetap dipaksakan, Koalisi menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi, dengan seluruh rekam ketertutupan sebagai bukti,” pungkasnya.

 

 

© 2025 indonews.id.
All Right Reserved
Atas