indonews

indonews.id

AI, OLIGARKI TEKNOLOGI, DAN DEMOKRASI

AI, OLIGARKI TEKNOLOGI, DAN DEMOKRASI

Reporter: luska
Redaktur: Rikard Djegadut

Ketika Kekuasaan atas Pengetahuan Dapat Berubah Menjadi Kekuasaan atas Masyarakat


Oleh: Brigjen (Purn.) MJP. Hutagaol


PENDAHULUAN: KEKUASAAN TELAH MEMASUKI RUANG PENGETAHUAN


Selama berabad-abad, kekuasaan sebuah bangsa terutama diukur melalui penguasaan wilayah, sumber daya alam, kekuatan militer, modal ekonomi, dan kemampuan mengendalikan institusi negara.


Namun, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) sedang mengubah peta kekuasaan tersebut.


Hari ini, kekuasaan tidak hanya berada di tangan mereka yang menguasai tanah, industri, energi, dan senjata. Kekuasaan juga tumbuh pada pihak yang menguasai data, infrastruktur komputasi, sistem algoritma, platform digital, serta teknologi yang semakin menentukan bagaimana manusia memperoleh dan mengolah informasi.


Perubahan ini membawa pertanyaan mendasar bagi demokrasi: apabila semakin banyak kegiatan masyarakat bergantung pada infrastruktur digital dan sistem AI yang dikendalikan oleh segelintir perusahaan, siapa yang sesungguhnya memiliki kendali atas ruang pengetahuan masyarakat?


Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa setiap perusahaan teknologi besar sedang mengendalikan masyarakat. Ini adalah persoalan struktural mengenai konsentrasi kekuasaan, ketergantungan teknologi, transparansi, dan kemampuan publik untuk mengawasi pihak yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan bersama.


Demokrasi harus mulai memahami bahwa kekuasaan pada abad ini tidak hanya berada di ruang politik. Ia juga berada di ruang digital, ruang informasi, dan ruang pembentukan persepsi.


1. DARI KEKUASAAN EKONOMI MENUJU KEKUASAAN ATAS PENGETAHUAN


AI bukan sekadar perangkat lunak yang membantu manusia bekerja lebih cepat. Teknologi ini berkembang menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi dan sosial.


AI digunakan dalam industri, perdagangan, keuangan, pendidikan, kesehatan, pertahanan, administrasi pemerintahan, hingga komunikasi publik.


Di balik layanan yang tampak sederhana, terdapat rantai teknologi yang panjang: semikonduktor, pusat data, komputasi awan, energi, pengumpulan dan pengolahan data, pengembangan model AI, serta platform yang mendistribusikan hasilnya kepada masyarakat.


Pihak yang menguasai bagian-bagian strategis dari rantai tersebut memiliki posisi tawar yang besar.


Mereka tidak selalu harus menguasai seluruh rantai teknologi. Penguasaan terhadap satu titik yang sangat penting—misalnya chip berperforma tinggi, layanan komputasi awan, atau akses terhadap pasar pengguna—dapat menciptakan ketergantungan bagi banyak pihak.


Di sinilah persoalan kedaulatan digital muncul.


Sebuah negara mungkin memiliki jutaan pengguna teknologi, pasar yang besar, dan data masyarakat dalam jumlah sangat banyak. Namun, apabila infrastruktur penting, teknologi inti, dan kemampuan pengolahan datanya bergantung pada pihak luar, negara tersebut belum tentu memiliki kendali yang memadai atas ekosistem digitalnya sendiri.


Dengan demikian, menjadi pengguna teknologi tidak sama dengan menguasai teknologi.


2. MEMBEDAKAN OLIGARKI DAN OLIGOPOLI


Dua istilah perlu dibedakan agar pembahasan ini tidak keliru.


Oligarki adalah keadaan ketika kekuasaan ekonomi, politik, atau sosial terkonsentrasi pada kelompok kecil yang memiliki kemampuan besar memengaruhi keputusan dan arah kehidupan masyarakat.


Oligopoli adalah struktur pasar ketika suatu industri didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang memiliki kekuatan pasar signifikan.


Keduanya dapat berhubungan, tetapi tidak identik.


Oligopoli merupakan persoalan struktur persaingan ekonomi. Oligarki merupakan persoalan konsentrasi kekuasaan yang lebih luas.


Sebuah pasar yang dikuasai beberapa perusahaan belum otomatis membuktikan adanya oligarki politik. Sebaliknya, konsentrasi kekayaan dan akses yang tidak seimbang dapat membuka peluang bagi sebagian pelaku ekonomi untuk memperoleh pengaruh politik yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat biasa.


Karena itu, kita harus menghindari kesimpulan yang tergesa-gesa. Perusahaan besar tidak otomatis melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Inovasi, investasi, dan skala usaha juga dapat menghasilkan manfaat besar.


Yang harus diawasi adalah ketika konsentrasi kekuatan ekonomi berubah menjadi kemampuan menghambat persaingan, mengunci ketergantungan, menguasai akses terhadap informasi, atau memengaruhi kebijakan publik tanpa pengawasan yang memadai.


3. DATA: SUMBER KEKUASAAN EKONOMI BARU


Dalam ekonomi digital, data bukan sekadar kumpulan angka atau catatan aktivitas pengguna.


Data dapat menjadi bahan untuk memahami perilaku konsumen, memperkirakan kebutuhan pasar, mengembangkan produk, melatih sistem AI, dan menentukan strategi bisnis.


Semakin banyak data yang dapat diolah secara sah dan berkualitas, semakin besar peluang sebuah perusahaan mengembangkan layanan yang lebih kompetitif.


Di sinilah dapat terbentuk lingkaran penguatan: semakin banyak pengguna menghasilkan data, semakin baik sistem dapat dikembangkan; semakin baik layanan, semakin banyak pengguna tertarik menggunakannya.


Namun, lingkaran tersebut juga dapat memperkuat posisi perusahaan yang sejak awal sudah memiliki modal, infrastruktur, dan akses pasar yang besar.


Laporan UNCTAD dalam World Investment Report 2025 menunjukkan bahwa pangsa penjualan gabungan lima perusahaan multinasional digital terbesar di antara 100 perusahaan digital yang diperingkat meningkat dari 21 persen pada 2017 menjadi 48 persen pada 2025.


Angka tersebut menggambarkan meningkatnya konsentrasi penjualan di kelompok perusahaan digital besar. Angka itu bukan ukuran khusus konsentrasi pasar AI, tetapi memberi gambaran tentang perubahan struktur ekonomi digital dunia.


Bagi Indonesia, persoalannya menjadi penting karena masyarakat kita bukan hanya konsumen layanan digital. Aktivitas ekonomi, komunikasi, pendidikan, dan pelayanan publik juga semakin menghasilkan data dalam skala besar.


Pertanyaannya: apakah data tersebut dikelola dengan perlindungan yang memadai, apakah manfaat ekonominya dirasakan secara adil, dan apakah negara memiliki kemampuan untuk mengawasi pemanfaatannya?


Data masyarakat tidak boleh dipandang hanya sebagai komoditas. Di dalamnya terdapat privasi, hak warga negara, kepentingan ekonomi, dan kepentingan strategis nasional.


4. ALGORITMA DAN PEMBENTUKAN PERSEPSI PUBLIK


Kekuasaan teknologi tidak berhenti pada penguasaan data.


Sistem algoritma juga berperan dalam memilih, mengurutkan, merekomendasikan, dan menampilkan informasi kepada pengguna.


Dengan kata lain, algoritma dapat memengaruhi informasi apa yang lebih mudah ditemukan, topik apa yang lebih sering muncul, dan konten apa yang memperoleh perhatian lebih besar.


Hal ini tidak berarti algoritma mampu mengendalikan pikiran manusia secara mutlak.


Manusia tetap memiliki kemampuan menilai, menolak, membandingkan, dan mengambil keputusan. Namun, lingkungan informasi yang terus-menerus membentuk apa yang dilihat seseorang dapat memengaruhi proses pembentukan persepsi.


Penelitian John Dorsch, Mark Coeckelbergh, dan Tillmann Vierkant yang diterbitkan dalam jurnal Synthese pada 22 September 2026 membahas bagaimana algoritma yang mengoptimalkan keterlibatan pengguna dapat memengaruhi cara seseorang menilai keyakinannya sendiri dan pandangan pihak yang berbeda.


Para penulis menyoroti kemungkinan bahwa informasi yang terasa mudah dipahami dapat menimbulkan keyakinan berlebihan, seolah-olah sesuatu pasti benar hanya karena terasa akrab dan meyakinkan.


Penting dicatat: tulisan tersebut mengembangkan argumentasi teoretis dan mekanisme yang perlu diuji lebih lanjut. Ia bukan bukti bahwa seluruh algoritma selalu menyebabkan polarisasi atau bahwa semua pengguna telah kehilangan kebebasan berpikir.


Namun, kajian itu memberikan peringatan penting: persoalan demokrasi digital bukan hanya tentang informasi apa yang diterima masyarakat, tetapi juga bagaimana teknologi memengaruhi cara masyarakat menilai kebenaran.


Di sinilah literasi informasi dan kemerdekaan berpikir menjadi bagian dari pertahanan demokrasi.


5. KETIKA KEKUATAN EKONOMI BERTEMU PENGARUH POLITIK


Perusahaan teknologi besar memiliki sumber daya ekonomi, tenaga ahli, jaringan internasional, dan kemampuan riset yang tidak dimiliki semua pihak.


Dalam sistem demokrasi, perusahaan tentu berhak menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan publik. Kegiatan tersebut tidak otomatis salah.


Persoalan muncul apabila akses terhadap pembuat kebijakan menjadi sangat timpang, proses pengambilan keputusan tidak transparan, atau kepentingan publik dikalahkan oleh kepentingan kelompok yang memiliki sumber daya jauh lebih besar.


Pengaruh politik dapat berlangsung melalui berbagai jalur: lobi kebijakan, pembiayaan kegiatan politik yang diperbolehkan hukum, penguasaan infrastruktur strategis, kemitraan dengan pemerintah, hingga ketergantungan institusi terhadap layanan tertentu.


Setiap jalur harus diperiksa berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Tidak tepat menyimpulkan adanya pengendalian politik hanya karena sebuah perusahaan memiliki nilai ekonomi besar.


Namun, demokrasi juga tidak boleh naif.


Ketika satu kelompok memiliki kemampuan yang sangat besar untuk memengaruhi pasar, akses informasi, dan kebijakan, pengawasan publik harus semakin kuat.


Demokrasi tidak boleh hanya mengawasi kekuasaan negara. Demokrasi juga harus mampu mengawasi kekuasaan ekonomi yang dampaknya telah meluas ke ruang publik.


6. ANCAMAN TERHADAP DEMOKRASI BUKAN HANYA BERASAL DARI NEGARA


Selama ini, pembicaraan tentang demokrasi sering berpusat pada hubungan antara negara dan warga negara.


Padahal, dalam masyarakat digital, perusahaan swasta juga dapat mengelola ruang komunikasi yang sangat penting bagi kehidupan publik.


Platform digital dapat menentukan ketentuan layanan, kebijakan moderasi, sistem rekomendasi, dan mekanisme distribusi konten.


Keputusan-keputusan tersebut dapat memengaruhi bagaimana masyarakat berkomunikasi dan memperoleh informasi.


Karena itu, kita harus membangun keseimbangan pengawasan.


Negara tidak boleh menggunakan alasan menjaga ruang digital untuk membungkam kritik yang sah. Sebaliknya, perusahaan teknologi juga tidak boleh berlindung di balik alasan inovasi untuk menghindari tanggung jawab atas dampak sistem yang mereka kelola.


Keduanya harus tunduk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak warga negara, dan hukum yang adil.


Kebebasan berekspresi harus dilindungi. Kritik terhadap pemerintah bukan ancaman bagi demokrasi. Justru kemampuan masyarakat mengkritik kekuasaan merupakan salah satu ukuran kesehatan demokrasi.


7. PERINGATAN DARI PERKEMBANGAN PASAR AI DUNIA


Kajian OECD pada 10 Juli 2026 mengenai pasar kecerdasan buatan menunjukkan gambaran yang tidak sederhana.


Di satu sisi, sejumlah bagian pasar AI, terutama pengembangan model dasar atau foundation models, masih memperlihatkan dinamika dan munculnya pesaing baru.


Di sisi lain, risiko struktural tetap ada pada beberapa lapisan rantai nilai AI, khususnya perangkat keras, data, dan infrastruktur yang membutuhkan modal serta kemampuan teknologi sangat besar.


Kajian OECD pada 30 Juli 2026 juga menunjukkan bahwa ekosistem perusahaan rintisan AI tetap dinamis, tetapi perusahaan rintisan sering menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan perusahaan besar yang telah memiliki sumber daya dan posisi pasar kuat.


Pada 12 November 2026, OECD kembali membahas persaingan dalam pasar agentic AI, yaitu sistem AI yang dapat menjalankan rangkaian tugas dan tindakan berdasarkan tujuan yang diberikan pengguna.


Kajian tersebut mengidentifikasi peluang efisiensi, tetapi juga risiko konsentrasi, integrasi vertikal, penguasaan akses pasar, kolusi, dan berkurangnya transparansi.


Ketiga kajian itu memberi satu pelajaran: pasar AI tidak boleh dinilai secara hitam-putih. Ada persaingan dan inovasi, tetapi ada pula titik-titik strategis yang berpotensi terkonsentrasi.


Karena itu, kebijakan publik harus mampu menjaga dua hal sekaligus: mendorong inovasi dan mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar.


8. APA ARTINYA BAGI INDONESIA?


Indonesia memiliki pasar digital yang besar, sumber daya manusia yang terus berkembang, kekayaan data, serta potensi energi dan sumber daya alam yang dapat mendukung industri teknologi.


Namun, potensi tersebut tidak otomatis berubah menjadi kedaulatan.


Indonesia perlu memastikan bahwa pembangunan ekonomi digital tidak berhenti pada penambahan jumlah pengguna, investasi pusat data, dan penggunaan aplikasi asing.


Ada beberapa agenda strategis yang harus diperjuangkan.


Pertama, memperkuat kedaulatan data.


Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi harus menjadi fondasi perlindungan hak masyarakat. Pengelolaan data perlu memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, keamanan yang memadai, dan mekanisme pertanggungjawaban.


Kedua, membangun kemampuan infrastruktur komputasi.


Pusat data, komputasi awan, jaringan telekomunikasi, dan kapasitas komputasi untuk AI harus dikembangkan dengan memperhatikan keamanan, keandalan, efisiensi energi, serta kemampuan nasional.


Memiliki pusat data di dalam negeri merupakan hal penting, tetapi belum cukup. Negara juga perlu memiliki kemampuan mengelola, mengaudit, mengamankan, dan mengembangkan infrastrukturnya.


Ketiga, memperkuat riset dan industri teknologi nasional.


Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk teknologi. Perguruan tinggi, lembaga riset, industri, dan pemerintah perlu membangun ekosistem yang memungkinkan lahirnya inovasi, talenta, perangkat, dan model AI yang kompetitif.


Keempat, menjaga persaingan usaha yang sehat.


Regulasi harus mencegah praktik yang menghambat pesaing, mengunci pengguna dalam satu ekosistem, atau menyalahgunakan posisi dominan. Pengawasan perlu berbasis bukti, bukan prasangka terhadap perusahaan besar.


Kelima, memastikan pengadaan teknologi pemerintah transparan dan dapat diawasi.


Ketergantungan pada satu penyedia layanan dapat menciptakan risiko strategis. Pemerintah perlu memperhatikan interoperabilitas, kemampuan memindahkan data, audit keamanan, serta rencana keluar apabila suatu layanan tidak lagi memenuhi kebutuhan negara.


Keenam, membangun manusia yang merdeka berpikir.


Kedaulatan teknologi tidak akan berarti apabila masyarakat kehilangan kemampuan untuk menguji informasi, memahami risiko, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.


Pendidikan, literasi digital, etika AI, dan kebebasan akademik harus menjadi bagian dari pembangunan nasional.


Indonesia tidak harus menutup diri dari teknologi dunia. Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk bekerja sama tanpa kehilangan kendali atas kepentingan strategis sendiri.


9. PERANG FONDASI: ENERGI, DATA, DAN PERSEPSI


Persoalan AI, oligarki teknologi, dan demokrasi dapat dibaca melalui kerangka Perang Fondasi: Energi, Data, dan Persepsi.


Ketiganya saling berhubungan.


Energi menopang pusat data, jaringan, dan komputasi yang menjadi dasar teknologi modern.


Data menjadi bahan penting bagi pengembangan sistem AI, kegiatan ekonomi, dan pengambilan keputusan.


Persepsi memengaruhi cara manusia memahami kenyataan, menilai informasi, dan menentukan sikap.


Apabila suatu bangsa tidak memiliki ketahanan energi, kapasitas datanya terbatas. Apabila data dan infrastrukturnya bergantung secara berlebihan pada pihak lain, ruang pengambilan keputusannya dapat menyempit. Apabila masyarakatnya tidak memiliki ketahanan informasi dan kemerdekaan berpikir, ruang persepsinya mudah dipengaruhi.


Karena itu, pertahanan bangsa pada masa depan tidak cukup hanya dibangun melalui kekuatan fisik.


Kita juga memerlukan Pertahanan Nir-Materi: kemampuan menjaga integritas informasi, ketahanan kognitif masyarakat, dan nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama.


Pertahanan ini bukan alasan untuk membatasi kritik atau menyeragamkan pikiran. Justru sebaliknya, masyarakat yang mampu berpikir kritis, menguji informasi, dan berbeda pendapat secara dewasa merupakan bagian dari kekuatan bangsa.


Kedaulatan Kesadaran menjadi penting karena teknologi secanggih apa pun tidak boleh menggantikan tanggung jawab manusia dalam menentukan arah kehidupan bersama.


10. DEMOKRASI HARUS MAMPU MENGAWASI SEMUA BENTUK KEKUASAAN


Kita tidak sedang menghadapi pilihan antara menolak teknologi atau menyerahkan seluruh kehidupan kepada teknologi.


AI membawa peluang besar bagi produktivitas, pelayanan publik, penelitian, pendidikan, dan kemajuan ekonomi. Namun, manfaat tersebut harus berjalan bersama perlindungan hak warga negara dan pengawasan terhadap konsentrasi kekuasaan.


Ada enam prinsip yang perlu dijaga.


1. Persaingan yang sehat: tidak membiarkan satu atau beberapa pelaku mengunci pasar dan menghambat inovasi.

2. Pelindungan data: memastikan data masyarakat digunakan secara sah, aman, dan bertanggung jawab.

3. Transparansi algoritma: mendorong keterbukaan yang proporsional mengenai cara sistem memengaruhi informasi dan keputusan.

4. Kebebasan berekspresi: tidak menjadikan pengawasan digital sebagai alat membungkam kritik.

5. Akuntabilitas: memastikan negara dan perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan serta dampak kebijakannya.

6. Kemampuan nasional: memperkuat energi, infrastruktur, riset, talenta, dan industri teknologi agar Indonesia memiliki pilihan dan daya tawar.


Prinsip-prinsip tersebut bukan agenda untuk memusuhi perusahaan teknologi. Ini adalah agenda untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap berada dalam kerangka kepentingan manusia, masyarakat, dan negara.


PENUTUP: SIAPA YANG MENGUASAI PENGETAHUAN, MEMILIKI DAYA MEMBENTUK MASA DEPAN


Sejarah memperlihatkan bahwa kekuasaan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman.


Dahulu, kekuasaan banyak ditentukan oleh penguasaan tanah dan sumber daya alam. Kemudian industri, modal, dan teknologi militer menjadi penentu penting. Kini, penguasaan data, energi, infrastruktur digital, dan kecerdasan buatan semakin menentukan posisi suatu bangsa.


Namun, teknologi tidak pernah berdiri di luar kepentingan manusia. Di balik setiap sistem terdapat keputusan tentang siapa yang merancang, siapa yang mengendalikan, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang menanggung risikonya.


Karena itu, pertanyaan terbesar bagi Indonesia bukan sekadar seberapa cepat kita mengadopsi AI, berapa banyak pusat data dibangun, atau berapa besar investasi teknologi yang masuk.


Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah kita sedang membangun kemampuan nasional untuk menentukan arah teknologi, atau hanya memperbesar ketergantungan terhadap teknologi yang dikendalikan pihak lain?


Kita harus mampu membedakan keterbukaan dari ketergantungan, kerja sama dari kehilangan kendali, dan kemajuan teknologi dari konsentrasi kekuasaan.


Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang memegang kekuasaan. Demokrasi juga tentang siapa yang mengawasi kekuasaan, siapa yang memperoleh manfaatnya, dan siapa yang dilindungi ketika kekuasaan itu disalahgunakan.


Sebab, pada akhirnya, masa depan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki teknologi paling canggih, tetapi juga oleh siapa yang memiliki kebijaksanaan, keberanian, dan kedaulatan untuk mengarahkannya.


Bangsa yang hanya membeli teknologi akan menjadi pengguna. Bangsa yang mampu mengembangkan teknologi akan menjadi produsen. Tetapi bangsa yang mampu menguasai pengetahuan, menentukan arah teknologi, dan menjaga kemerdekaan berpikir rakyatnya akan menjadi penentu masa depannya sendiri.


---


REFERENSI


1. OECD. (2026). Artificial Intelligence Markets: Recent Developments and Competition Issues. OECD Publishing, 10 July 2026. https://doi.org/10.1787/d531d73f-en

2. OECD. (2026). Competition in the Age of AI: Initial Evidence from Microdata. OECD Artificial Intelligence Papers, No. 64, 30 July 2026. https://doi.org/10.1787/6f88a1ea-en

3. OECD. (2026). Competition and Agentic AI. OECD Roundtables on Competition Policy Papers, No. 339, 12 November 2026. https://doi.org/10.1787/d1a3ee15-en

4. OECD. (2025). Competition in Artificial Intelligence Infrastructure. OECD Roundtables on Competition Policy Papers, No. 330, 14 November 2025. https://doi.org/10.1787/623d1874-en

5. Dorsch, J., Coeckelbergh, M., & Vierkant, T. (2026). “Does AI Undermine Democratic Deliberation? How Engagement Algorithms Hijack Epistemic Agency.” Synthese, 208, Article 164. https://doi.org/10.1007/s11229-026-05820-6

6. UNCTAD. (2025). World Investment Report 2025: International Investment in the Digital Economy. United Nations. https://unctad.org/publication/world-investment-report-2025

7. UNCTAD. (2025). Digital Economy Report 2025. United Nations. https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2025

8. Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

© 2025 indonews.id.
All Right Reserved
Atas