Jakarta, INDONEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026) pagi. Agendanya hanya satu: pengambilan keputusan tingkat II atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Jika disahkan sesuai jadwal pukul 09.30 WIB, regulasi itu akan mengakhiri penantian sejak 2008. "Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman kepada wartawan, Kamis pagi.
Hal paling penting dari beleid ini adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Dengan mekanisme itu, negara dapat merampas aset hasil kejahatan untuk memulihkan kerugian negara dan korban tanpa harus menunggu vonis terhadap pelakunya. Selama ini, perampasan umumnya baru bisa dilakukan setelah ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap.
Anggota Komisi III Rano Alfath menyebut pengembalian kerugian kepada korban menjadi salah satu substansi utama RUU tersebut, seperti dikutip JawaPos. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menilai aturan ini dibutuhkan untuk menghadapi korupsi dan kejahatan lain yang merugikan perekonomian dan masyarakat.
Jalan menuju paripurna terbilang cepat. Komisi III dan pemerintah menyepakati pembahasan tingkat I pada Rabu (18/11), dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Panitia kerja menuntaskan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), dan delapan fraksi menyatakan setuju. Pengesahan ini maju hampir sebulan dari tenggat paling lambat 15 Desember 2026 yang sebelumnya diputuskan dalam paripurna DPR.
Sejarahnya panjang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mulai mengkaji RUU ini pada 2008–2012. RUU kemudian masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015, dan drafnya disempurnakan pada 2019. Pada Mei 2023 pemerintah kembali mengirim surat presiden, tetapi pembahasan tak kunjung jalan. DPR akhirnya menetapkannya sebagai usul inisiatif dan prioritas pada September 2025, lalu Komisi III mulai membahas draf pada Januari 2026. Dasco menyebut pembahasan melibatkan 87 kali rapat dengar pendapat umum.
Meski begitu, sejumlah titik rawan tetap perlu diawasi setelah UU berlaku. Suara.com mencatat empat hal: batas jenis tindak pidana yang bisa dikenai perampasan, cara kerja perampasan tanpa putusan pidana, perlindungan hak pihak ketiga yang beriktikad baik, dan pengawasan pengelolaan aset setelah dirampas negara. Habiburokhman sebelumnya menyatakan RUU ini sudah diberi pengaman agar tidak menjadi alat kekuasaan atau pemerasan.
(Rikard Djegadut)