indonews

indonews.id

Sosialisasikan PMK 71 Tahun 2026, DJP Jaksel II Berikan Kesempatan Wajib Pajak Manfaatkan Program PSA

Sosialisasikan PMK 71 Tahun 2026, DJP Jaksel II Berikan Kesempatan Wajib Pajak Manfaatkan Program PSA

Reporter: luska
Redaktur: Rikard Djegadut

Jakarta, INDONEWS.ID – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Selatan II menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Kegiatan dilaksanakan di Aula Lantai 2 Kanwil DJP Jakarta 

Selatan II pada Kamis (19/11), dengan membagi peserta ke dalam dua batch, yaitu sesi pagi dan 

siang.


Sosialisasi ini diikuti oleh 65 peserta yang merupakan perwakilan Wajib Pajak terdaftar di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Kegiatan difokuskan pada klaster penagihan, khususnya pemberian informasi mengenai fasilitas penghapusan sanksi administratif bagi Wajib Pajak yang memiliki utang pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP).


Melalui program Penghapusan Sanksi Administratif (PSA), DJP memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administratif perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fasilitas ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan sukarela.


Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Imam Arifin, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar 

sosialisasi ini dapat menjadi tambahan informasi bagi para peserta dan diteruskan kepada pimpinan 

masing-masing perusahaan.


“Semoga kegiatan hari ini menjadi salah satu tambahan informasi bagi Bapak/Ibu. Mohon informasi terkait PSA ini juga disampaikan kepada pimpinan masing-masing, sehingga apabila sebelumnya terdapat SKP dan STP yang belum diselesaikan, perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas ini. Dengan demikian, kegiatan usaha dapat berjalan lebih lancar tanpa terkendala urusan perpajakan,” ujar Imam Arifin.


Materi sosialisasi mencakup tiga pokok pembahasan, yaitu penagihan aktif di bidang perpajakan yang disampaikan oleh Slamet Aji, Kepala Seksi Bimbingan Penagihan, kebijakan pemeriksaan pajak yang disampaikan oleh Mohamad Apip, Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan, serta kebijakan pengurangan sanksi administratif yang disampaikan oleh para Fungsional Penyuluh Pajak, 

yaitu Mura Novia Nur Annisaq, Nur Khamid, Lilik Handayani, dan Retno Yuli Astuti.


Melalui kegiatan ini, Kanwil DJP Jakarta Selatan II berharap Wajib Pajak dapat memahami kebijakan 

PSA beserta ketentuan dan mekanisme pemanfaatannya. Sosialisasi ini juga menjadi bagian dari upaya DJP dalam memberikan pelayanan dan edukasi perpajakan, sekaligus mendorong penyelesaian kewajiban perpajakan secara tertib dan sesuai ketentuan.  Kanwil DJP Jakarta Selatan II mengimbau Wajib Pajak untuk memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 71 Tahun 2026 dan KEP-239/PJ/2026.


Melalui pemanfaatan fasilitas tersebut, diharapkan Wajib Pajak dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan lebih optimal serta meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan. Kepatuhan tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata Wajib Pajak 

dalam mendukung penerimaan negara dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Tags:
© 2025 indonews.id.
All Right Reserved
Atas