Dialog Kebangsaan Bersama Prof. Yusril Ihza Mahendra, Kaukus Alumni UI: Tiga Kriteria Utama Calon Wakil Presiden
Saya kira kalau ekonomi dijalankan dan diback-up hukum, maka cita-cita menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bisa dicapai.
Reporter: very
Redaktur: very
Jakarta, INDONEWS.ID – Di Tengah derasnya perbincangan terkait calon wakil presiden saat ini, Kaukus Alumni Universitas Indonesia menggelar “Dialog Kebangsaan bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Prof Yusril Ihza Mahendra, di gedung Apung UI di Depok, Sabtu (21/11/2026).
Dialog menghadirkan pembicara utama yaitu Prof Yusril Ihza Mahendra dan tiga panelis yaitu Dosen HTN FH-UI, Novrizal, Dosen HTN FH-UI, Tri Anggraeni, SH, MH dan Dosen Universitas Pertahanan, Charles. Ketiganya membahas topik “Kriteria Wakil Presiden Ideal Periode 2026-2029”.
Koordinator Kaukus Alumni UI, Chudri Sitompul dalam pembukaan acara mengatakan, beberapa waktu lalu, Kaukus Alumni UI menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar Prof Yusril Ihza Mahendra dipertimbangkan dalam pencalonan sebagai Wakil Presiden.
“Beberapa waktu lalu kami menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan Prof Yusril Ihza Mahendra sebagai salah satu calon Wakil Presiden yang akan diusulkan ke MPR,” ujarnya.

(Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Prof Yusril Ihza Mahendra, di gedung Apung UI di Depok, Sabtu (21/11/2026).
Dia mengatakan bahwa bersama rekan alumni UI dalam sebuah kesempatan ”ngopi” bersama membicarakan kekosongan wapres yang terjadi saat ini. Dari situ, perbincangan berkembang dan mulai diseriusi.
”Kami sepakat mengajukan Prof Yusril yang merupakan alumni UI untuk dicalonkan sebagai cawapres, karena Yusril adalah orang tepat dan cool untuk kebutuhan bangsa dan negera saat ini,” ujar Chudri yang lazim disapa Bang Ucok.
Dia mengatakan, masalah Indonesia saat ini bukan pada persoalan politik dan ekonomi, tapi yang lebih mendasar ada pada aspek hukum.
“Pak Prabowo boleh ahli dalam bidang pertahanan dan keamanan. Karena itu, kita membutuhkan tokoh (cawapres) yang bisa memberi nasihat dalam bidang hukum,” katanya.
Karena itu, Kaukus Alumni UI saat ini terus berkonsolidasi untuk mendukung pencalonan Prof Yusril. ”Dalam waktu kurang dari 24 jam, kami bisa mengumpulkan dukungan kurang lebih dari 200 orang lebih,” ujarnya.

(Koordinator Kaukus Alumni UI, Chudri Sitompul )
Presiden Prabowo Harus Dibantu dalam Bidang Hukum
Dalam paparannya, Prof Yusril mengatakan Indonesia merupakan negara kaya namun rakyatnya belum sejahtera. Karena itu, hal tersebut membutuhkan pemecahan bersama dari para tokoh bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.
Dia mengatakan beberapa abad lalu, negara penjajah mencari Indonesia yang terkenal kaya akan rempah dan hasil bumi. Waktu itu, negara penjajah tersebut memerangi Indonesia untuk menaklukan Nusantara.
Namun, saat ini, ketika Indonesia sudah merdeka, negara asing tersebut masih menjajah negara ini, bukan dengan senjata dan meriam, tapi dengan kekuatan yang lebih canggih.
”Kini mereka menggunakan cara-cara yang jauh lebih canggih dalam mengusai negara ini. Mereka (negara asing) saat ini masih menguasai negara ini untuk mempengaruhi pikiran dan pemimpin politik negara dengan mengusai undang-undang kita,” ujarnya.
Yusril mengingat kembali saat-saat awal era reformasi, yaitu pada saat pembentukan otonomi daerah. Menurut Prof Yusril, dirinya sepakat dengan ide federalisme dalam rangka menjaga keseimbangan wilayah Jawa dan luar Jawa.
”Waktu itu, saya menginginkan konsep otonomi daerah di tingkat provinsi bukan di tingkat kabupaten/kota, bukan seperti saat ini. Konsep otonomi di tingkat kabupaten/kota itu dirancang dan diusung oleh tim pemerintah yang dipimpin oleh Prof. Dr. Muhammad Ryaas Rasyid,” ujar Prof Yusril.
Prof Yusril mengatakan, selain sektor minyak dan gas bumi (migas) yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki kewenangan di bidang pertanian, kelautan, dan kehutanan. Bayangkan semua kabupaten yang mempunyai wilayah mengizinkan pengusaha menguasai lokasi yang berada di bawah kewenangannya, namun kemudian, mengeluarkan izin sehingga bisa dikuasai oleh asing.
”Karena itu, muncullah HGU 90 tahun dan dapat diperpajang lagi menjadi 3 kali menjadi 270 tahun. Jadi, asing, tidak perlu senjata, mereka hanya mengusai daerah tambang tanpa perang,” katanya.
Saat ini, kata Prof Yusril, kita malah sibuk dengan merebut jabatan, namun lupa untuk melihat hal-hal penting yakni terkait aturan yang ada.
Dia mengatakan, ketika amandemen UUD 1945 dibuka, banyak konsultan asing yang melakukan lobi-lobi kepada politisi dan pejabat kita di Jakarta.
”Kita itu menganut asas demokrasi tidak langsung. Asas demokrasi di Indonesia adalah asas kerakyatan. Tapi pemilihan Presiden dilakukan oleh rakyat secara langsung. Pemilihan pemimpin daerah seperti bupati dan gubernur seharusnya dilakukan oleh DPRD. Tapi sekarang ini beda,” katanya.
Jika yang terjadi demikian, bagaimana mengatasi keadaan seperti ini?

Prof Yusril mengatakan bahwa Presiden Prabowo adalah kepala negara yang mempunyai konsep. ”Kalau pertahanan dan keamanan beliau (Presiden Prabowo) sangat paham. Juga persoalan luar negeri, beliau sangat paham. Saya lihat di antara presiden, Prabowo yang paling berani,” ujarnya.
Karena itu, kata Prof Yusril, Presiden Prabowo saat ini harus dibantu dalam bidang hukum. ”Saya kira kalau ekonomi dijalankan dan diback-up hukum, maka cita-cita menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bisa dicapai,” tuturnya.
”Karena itu, 3 tahun ke depan, Presiden Prabowo ini harus didukung. Dan semoga dia (Presiden Prabowo) maju lagi di tahun 2029. Walaupun dia diganggu, karena banyak orang pintar di negeri ini yang diganggu,” ujarnya.
Menjawab Tantangan Mendasar Bangsa
Kaukus Alumni UI dalam suratnya kepada Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pentingnya memiliki wakil presiden yang mampu mendukung agenda pemerintahan dan menjawab tantangan mendasar bangsa.
“Cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan terbebas dari kemiskinan menuntut kesinambungan lintas pemerintahan. Karena masa jabatan presiden dibatasi paling banyak dua periode, maka arah pembangunan perlu ditopang hukum dan kelembagaan yang kuat agar terus berlanjut dan tidak bergantung pada masa kepemimpinan saja,” ujar Kaukus Alumni UI.
Karena itu, momentum pengisian jabatan wakil presiden saat ini harus dimanfaaatkan sebaik-baiknya.
Berdasarkan kajiannya, Kaukus Alumni UI mengajukan tiga kriteria utama calon wakil presiden.
Pertama, setia dan tepercaya, serta mampu bersinergi dengan presiden berlandaskan konstitusi.
Kedua, teknokratik, berpengalaman, dan solutif, dengan kecakapan yang sesuai untuk membantu mengatasi persoalan bangsa, terutama di bidang hukum, tata negara, politik dan kelembagaan, serta mampu mendorong penyelesaian nyata atas kemiskinan, ketimpangan, dan lemahnya penegakan hukum.
Ketiga, konstitusional, memenuhi syarat undang-undang dan memahami amanat UUD 1945, sehingga kesetiaan dan keahlian tetap berada dalam koridor konstitusi.
”Dengan mempertimbangkan kriteria tersebut, maka kami mengusulkan agar Bapak Presiden berkenan mengajukan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra sebagai Calon Wakil Presiden RI untuk sisa masa jabatan 2026-2029,” ujar Kaukus Alumni UI.

Sementara itu, alumni jurusan Sosilogi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) angkatan 1978, Asri Hadi mengatakan, kehadiran Prof Yusril sebagai wakil presiden, diyakini mampu memperkuat kepemimpinan Presiden Prabowo dan mendukung keberhasilan agenda pemerintahan hingga 2029 mendatang.
”Kami berkeyakinan dengan kehadiran Wapres Prof Yusril, selain memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo, juga akan menambah daya gedor bagi program strategis maupun program lain yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo,” kata peraih gelar S2 dari Monash University, Australia, pada 1994.
Selain itu, kata Bang Buyung – sapaan Asri Hadi – kehadiran Prof. Yusril yang tenang, teknokrat ulen dan politisi senior, akan membuat kondisi politik dan keamanan di dalam negara berjalan tenang dan aman hingga masa pemerintahan berakhir.
”Kalau Prof. Yusril terpilih menjadi wapres, maka kondisi keamanan di dalam negeri akan terjamin, sehingga kita tidak lagi riuh rendah seperti sebelumnya. Pemerintah juga akan lebih fokus pada kerja dalam memakmurkan rakyat,” kata Bang Buyung.
Asri Hadi menambahkan, Prof Yusril – sama seperti Presiden Prabowo – juga sudah selesai dengan dirinya. ”Kita melihat bahwa Prof Yusril juga sudah selesai dengan dirinya sendiri. Karena itu, niscaya, dia akan berupaya semaksimal mungkin mendarmabhaktikan diri dan hidupnya demi keberhasilan pemerintahan ini dan cita-cita bangsa dan negara tercinta,” pungkasnya. *