Diskusi Radikalisme di Timur Tengah dan Pengaruhnya di Indonesia yang digelar Bela Negara Alumni Universitas Indonesia (Bara UI) di Jakarta, Sabtu (22/7/2017).
Jakarta, INDONEWS.ID- Ketua BNPT Komjen Suhardi Alius menegaskan pemamahan jihad yang salah dapat menjadi masalah yang luar biasa. Dan itu dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menebar radikalisme.
Menurut Suhardi, untuk melakukan pencegahan penyebaran radikalime di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Dirinya berharap masyakat silent mayority bisa bersikap lebih aktif. Agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh radikalisme.
“Kalau tidak dimulai dari sekarang, siapa lagi yang akan memulai, ayo silent majority lebih aktif menyuarakan penolakan gerakan radikalisme. Agar pengaruh paham radikalisme dapat dicegah sejak dini,” kata Suhardi dalam diskusi Radikalisme di Timur Tengah dan Pengaruhnya di Indonesia yang digelar Bela Negara Alumni Universitas Indonesia (Bara UI) di Jakarta, Sabtu (22/7/2017).
Dengan adanya peran serta dari silent majority, kata Suhardi, gerakan radikalisme yang saat ini telah melakukan infiltrasi kesegala aspek tingkatan sosial dapat segera dicegah pergerakannya. Sebab, kekhawatiran masuknya terhadap paham radikalisme saat ini telah membuat pihaknya harus ekstra keras.
Pasalnya, kata Suhardi, paham radikalisme tidak hanya masuk melalui kantong-kantong kemiskinan namun saat ini pada tingkatan masyarakat berpendidikan yang cukup telah masuk dengan sangat mudah.
Suhardi mencontohkan, saat ini pengaruh paham radikalisme sudah masuk kesemua lini dari usia sekolah hingga pegawai negeri sipil. “Yang terakhir, seorang PNS lulusan S2 nekad membawa anak istri pergi ke Syria untuk bergabung dengan ISIS. Namun akhirnya bisa kembali ke tanah air,” ujar mantan Kabareskrim ini.
Tidak hanya itu saja, Suhardi menambahkan, salah seorang Dekan yang akan menjadi Rektor juga terindikasi dengan ISIS. Beruntung pihak Kemenristekdikti dapat bertindak cepat dan akhirnya pengangkatan yang bersangkutan bisa dibatalkan.
Karena itu, Suhardi mengaku, dirinya telah meminta kepada Presiden Jokowi untuk dapat melakukan revisi RUU terorisme. Dengan adanya perubahan RUU terorisme yang lebih mendetail, diharapkan pihaknya dapat melakukan tindakan lebih preventif dalam mengantisipasi gerakan paham radikalisme. (hdr)
